Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bantah Calon Kapolri Budi Gunawan Bantu Jokowi Saat Pilpres

Kompas.com - 12/01/2015, 07:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini Presiden Joko Widodo mempertimbangkan secara obyektif saat memilih Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian RI. Hasto membantah jika pemilihan itu dilatari peran Budi yang membantu Joko Widodo menghadapi Pemilu Presiden 2014.

"Kami paham aturan main. Kami sangat memahami netralitas TNI dan Polri. Jadi, PDI-P tidak pernah mengajak elite Polri di dalam penyusunan visi misi Jokowi-JK," kata Hasto, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/1/2015) malam.

Hasto menjelaskan, ada kesalahan informasi mengenai peran Budi yang disebut membantu Jokowi-Jusuf Kalla menyusun visi dan misi pada pilpres lalu. Ia menuturkan, kesalahan informasi itu bermula dari pernyataan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI-P Trimedya Panjaitan yang keliru dimaknai oleh beberapa pihak.

Ia menegaskan, PDI-P tak pernah melibatkan perwira aktif untuk terlibat politik praktis. Hasto memastikan visi dan misi Jokowi-JK pada saat pilpres lalu dibuat oleh tim yang terdiri dari unsur partai pengusung, tim 11, dan dibantu oleh akademisi yang memahami politik serta hukum secara kuat.

"Kami sangat memahami aturan bahwa perwira aktif tidak bisa terlibat dalam politik praktis," ujarnya.

Hasto melanjutkan, sebelum memilih Budi, Jokowi telah menerima masukan mengenai beberapa nama yang masuk dalam bursa calon kapolri. Salah satu pihak yang diminta memberikan masukan adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan dicalonkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon kepala Polri. Dokumen pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal pun beredar seperti yang diterima Kompas.com. Dalam dokumen tersebut, Budi Gunawan dicalonkan oleh Jokowi sebagai calon tunggal dan surat pemberitahuan itu diserahkan ke DPR dengan tanggal 9 Januari 2015.

Budi Gunawan saat ini tercatat sebagai jenderal bintang tiga dan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Bersamaan dengan pengajuan Budi Gunawan, Jokowi juga memberhentikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman dari jabatannya.

Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012).

Keputusan Jokowi itu menuai respons luas dari masyarakat. Bahkan, muncul petisi yang mendorong Presiden Jokowi menarik kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org.

Mulanya, Emerson membuat petisi yang mendorong Jokowi agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon kepala Polri. Petisi ini dibuat pada Jumat (9/1/2015) sore. Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com