Kompas.com - 07/01/2015, 15:01 WIB
Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Suhartoyo dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna, resmi dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. KOMPAS.com/ICHA RASTIKAHakim Pengadilan Tinggi Denpasar Suhartoyo dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna, resmi dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Suhartoyo dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna, resmi menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Keduanya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

"Saya bersumbah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya," kata Suhartoyo dan Palguna bersamaan.

Hadir pula dalam acara pengambilan sumpah ini para menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, hakim Mahkamah Agung, serta para hakim Mahkamah Konstitusi.

Penetapan Suhartoyo sebagai hakim MK berdasarkan Keputusan Presiden No 141/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengangkatan hakim I Dewa Gede Palguna sesuai dengan Keppres No 1-P/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dari unsur presiden.

Bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan Suhartoyo dan Palguna, masa tugas Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi berakhir.

Ada pun Palguna merupakan hakim MK dari unsur pemerintah yang menggantikan Hamdan. Sedangkan Suhartoyo merupakan hakim MK yang diajukan MA untuk menggantikan Fadlil Sumadi.

Seusai pembacaan sumpah, Palguna menyatakan komitmennya dalam menegakkan konstitusi.

"Begitu saya ucapkan sumpah, tidak ada ketundukan saya kepada yang lain kecuali kepada konstitusi," kata dia.

Mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meyakini semua hakim MK akan memiliki prinsip yang sama untuk menegakkan konstitusi terlepas dari unsur mana pun mereka diajukan sebagai hakim MK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Nasional
Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X