Polri Telusuri Adanya Dugaan Pelanggaran UU Penerbangan oleh AirAsia

SURABAYA, KOMPAS.com - Polri menurunkan tim penyidik untuk ikut serta menyelidiki kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Polri menyasar pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

"Kami sudah kirim tim penyidik mendukung penyelidikan yang dipegang oleh KNKT untuk menelusuri pelanggaran yang dilakukan," ujar Kapolri Jenderal Sutarman di kompleks Mapolda Jawa Timur, Senin (5/1/2014) siang.

"Kalau memang pihak korporasi (AirAsia) yang bersalah, ya kami terapkan dengan Undang-Undang Penerbangan. Adakah pasal-pasal yang dilanggar dalam UU itu," lanjut Sutarman.

Sutarman mengatakan, tim penyidik Polri itu sudah mulai bekerja beberapa hari setelah pesawat dinyatakan hilang. Hal yang tengah ditelusuri oleh tim tersebut, lanjut Sutarman, adalah administrasi dan segala hal sebagai syarat penerbangan AirAsia dengan penerbangan QZ8501 itu.

"Akan kami urutkan, penyebabnya apa, siapa yang menyebabkan kecelakaan. Di situlah kita akan ketahui siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu," ujar Sutarman.

Namun, hingga saat ini, Sutarman mengaku belum mendapatkan informasi apa-apa dari tim penyidik, termasuk soal ketiadaannya izin penerbangan pesawat itu. Dia menyerahkan proses itu sepenuhnya kepada tim penyidik untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura. Pembekuan ini berlaku sejak 2 Januari 2015. Pemberian sanksi terkait pelanggaran waktu operasional AirAsia rute Surabaya-Singapura.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Hal itu dibantah Pihak AirAsia. Direktur Safety and Security AirAsia Indonesia Kapten Ahmad Sadikin menegaskan, AirAsia tak pernah mengoperasikan rute tanpa izin. "Kalau kami tidak punya izin, kami tidak mungkin terbang," kata Sadikin di posko antemortem, Mapolda Jawa Timur, Jumat (2/1/2015). (Baca: AirAsia Mengaku Belum Tahu Rute Surabaya-Singapura Miliknya Dibekukan)

Pasal 441 ayat (1) UU Penerbangan menyebutkan, "Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan korporasi apabila tindak pidana dilakukan orang yang bertindak atau dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi itu, baik sendiri atau bersama-sama".

Adapun, Pasal 443 menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini".