TNI Ingin Tegas Tertibkan Kapal Ilegal, tetapi...

Kompas.com - 23/12/2014, 14:38 WIB
Anggota TNI AL memantau penenggelaman kapal milik nelayan asing di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun. TRIBUN BATAM / ARGIANTO DA NUGROHOAnggota TNI AL memantau penenggelaman kapal milik nelayan asing di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — TNI menyatakan akan bersikap tegas dalam menertibkan kapal ilegal di perairan Indonesia. Namun, ketegasan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang baik agar tidak melanggar hukum-hukum internasional.

"Prinsipnya TNI tidak ragu-ragu, TNI tidak mendua, TNI tidak main mata, TNI akan bersikap tegas, tetapi ketegasan itu tidak ngawur. Ketegasan itu terukur dengan baik agar pemerintah tidak mendapat komentar-komentar negatif dari luar," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Moeldoko mengatakan, penangkapan kapal ilegal di perairan Indonesia memiliki proses yang tidak mudah. Terlebih saat ini kapal-kapal pencuri ikan tersebut memiliki sistem teknologi yang canggih sehingga TNI tidak bisa dengan mudah menangkap kapal-kapal tersebut.

"Saat kita mendeteksi ada kapal (ilegal), begitu kita bergeser ke sana, mereka sudah berpindah lagi di tempat lain. Ini karena sama-sama memiliki alat canggih," kata Moeldoko. (Baca: Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Tenggelamkan, Baru Ada Kapal yang Tenggelam)

Moeldoko menuturkan, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Diperlukan ruang dan waktu untuk menyiapkan kekuatan dalam mengawasi dan menjangkau lokasi-lokasi yang dideteksi terdapat kapal ilegal. TNI juga tidak bisa begitu saja menurunkan pesawat tempur untuk melakukan penembakan terhadap kapal ilegal.

"Ada sebuah prosedur yang harus kita ikuti. Bukan kita tidak berani, tetapi itu ada aturan internasional yang diberlakukan. Kita bukan hidup di ruang hampa. Kita hidup di ruang yang penuh aturan. Kita tetap tegas, tapi tidak keluar dari aturan yang menjadi kesepakatan," kata Moeldoko.

Moeldoko berjanji akan melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing dengan secepat-cepatnya. Namun, TNI juga akan tetap memperhatikan koridor-koridor hukum internasional demi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X