Kalla: Orang Asing Bukan sebagai Direksi, Jadi Konsultan

"Kadang-kadang ada spesialis-spesialis dibutuhkan yang kita tidak punya. Ilmu tekologi bisnis itu terus kita tidak bisa menutup diri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Oleh karena itu, menurut Kalla, WNA bisa saja berperan dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, namun bukan sebagai direksi. "Tapi sebagai konsultan, atau sebagai apa. Dunia ini tanpa suatu keterbukan kita tidak bisa ikut," sambung dia.

Menurut dia, masuknya orang asing ke Indonesia sebagai tenaga kerja merupakan hal yang biasa. Warga negara Indonesia pun, kata dia, ada yang menduduki jabatan penting di perusahaan-perusahaan di luar negeri.

"Profesional pada kita banyak ahli minyak kita kerja di Qatar. Ada yang di tingkat manajer, direksi belum, jadi ada," ucap dia.

Politikus Partai Golkar ini, menilai tenaga profesional bisa di dapat dari mana saja, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian diharapkan ada pertukaran ilmu antara pihak asing dengan perusahaan dalam negeri.

"Karena kalau tidak punya skill, kita jadi konsumen melulu. Bagaimana bisa minyak di dapat, gas, dibagi lebih banyak kalau tidak ada profesional yang lebih baik. Tapi ini tidak mutlak, bukan kayak direksi yang mau diangkat gitu. Perlu profesioal yang lebih baik lagi, boleh didapat dari mana saja," papar dia.

Wacana mempekerjakan orang asing sebagai direksi BUMN ini dilontarkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Senin (15/14/2014) lalu. Alasan Rini, perusahaan BUMN membutuhkan seorang ahli untuk memimpin perusahaan BUMN, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil membenarkan jika pemerintah membuka peluang bagi orang asing untuk menduduki jabatan direksi perusahaan pelat merah. Menurut Sofyan, jika hal ini terealisasi pun Presiden Joko Widodo telah memberikan restu.