Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Puji Jokowi soal Pembentukan Pansel Calon Hakim MK

Kompas.com - 19/12/2014, 15:21 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, pembentukan tim panitia seleksi (pansel) calon hakim konstitusi oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah maju dan layak mendapat apresiasi.

"Sangat tepat dan bagus ada tim pansel yang mencari dan menjaring calon hakim konstitusi," ujar Mahfud di Kantor Dinas Kominfo Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, adanya tim pansel merupakan kemajuan signifikan dalam proses perekrutan hakim dibandingkan pemerintahan periode sebelumnya yang tidak membentuk tim khusus.

"Sekarang diuji tim dan ada proses wawancara terbuka di hadapan publik untuk semua calon hakim. Ini permulaan bagus dari seorang Presiden Joko Widodo," ucap mantan ketua kampanye pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu.

Tim pansel dibentuk untuk memilih seorang hakim konstitusi lantaran masa jabatan Hamdan Zoelva akan habis pada 7 Januari 2015. Total, ada 15 calon yang lolos seleksi administrasi, termasuk Hamdan. (Baca: Timsel Serahkan 15 Calon Hakim MK kepada KPK untuk Ditelusuri)

Mahfud enggan menilai individu atau nama-nama yang sudah lolos tes administratif tersebut.

"Saya tidak mau berkomentar tentang nama-nama siapa saja yang lolos. Tapi, saya apresiasi penjaringannya melalui tim pansel," ujar mantan politisi PKB itu.

Nama-nama yang termasuk dalam tim seleksi ialah Prof Saldi Isra sebagai ketua tim, Refli Harun sebagai sekretaris merangkap anggota, Prof Todung Mulya Lubis, Prof Maruarar Siahaan, Prof Widodo Ekatjahjana, Harjono, dan Satya Arinanto. Proses wawancara terbuka dijadwalkan digelar akhir Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com