Fahri Hamzah Heran dengan Rencana Rini Ingin Menjual Gedung Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan kritik kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno lantaran mewacanakan menjual Gedung Kementerian BUMN. Menurut Fahri, wacana itu sangat tergesa-gesa tanpa ada kajian yang matang.

Fahri menjelaskan, seharusnya Rini melontarkan wacananya itu dan dibahas secara resmi oleh pemerintah. Ia menyayangkan jika secara tiba-tiba Rini melontarkan wacana itu tanpa sebelumnya melakukan audit ketersediaan gedung.

"Kalau saya usulkan pemerintah agar dilakukan audit menyeluruh dulu, namanya audit ketersediaan gedung," kata Fahri, saat dihubungi, Selasa (16/12/2014).

Politisi PKS itu melanjutkan, dia tak mengerti alasan Rini ingin menjual Gedung Kementerian BUMN dengan alasan efisiensi. Pasalnya, dalam APBN dan APBN-P 2014, terdapat banyak mata anggaran untuk pembangunan gedung baru.

Fahri mengungkapkan, akan lebih tepat jika pemerintah memanfaatkan sisa ruangan di Gedung Kementerian BUMN untuk kementerian/lembaga lain yang kekurangan gedung. Dengan begitu, rencana pembangunan gedung baru yang tercantum dalam APBN dan APBN-P dapat dicoret atau dibatalkan.

"Saya rasa Pak Jokowi ini perlu tim yang mengerti ekonomi, mekanisme anggaran, dan ketatanegaraan supaya jangan ada kontroversi seperti wacana Bu Rini ini," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia berpendapat gedung dengan 21 lantai itu terlalu besar bagi kementerian yang hanya punya 250 pegawai. (Baca: Atas Nama Efisiensi, Rini Soemarno Berencana Jual Gedung Kementerian BUMN)

Rini mengaku berencana menjual gedung kementeriannya untuk tujuan efisiensi biaya operasi kementerian. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia mengaku akan menyewa gedung yang relatif kecil untuk berkantor, tetapi mengatakan belum memikirkan alternatif pengganti kantornya tersebut.