Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Tidak Akan Meminta Maaf Terkait Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 10/12/2014, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tidak dalam posisi meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Kendati demikian, menurut Kalla, pemerintah akan berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Pemerintah tidak minta maaf, tetapi tetap berusaha (selesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu). Akan tetapi, tetap ada kendala-kendala," kata Kalla saat membuka acara lokakarya nasional HAM di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Kalla mengatakan, pemerintah dari tiap masa pemerintahan terus berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia pun menyadari, ada sejumlah kasus yang masih belum diselesaikan. Hanya saja, menurut dia, penyelesaian masalah HAM masa lalu bukan suatu hal yang mudah.

Terlebih lagi, Kalla melanjutkan, data terkait peristiwa sulit dicari karena termakan waktu.

"Tidak mudah untuk mencari lagi data karena HAM juga pembuktiannya di hukum. Kita tidak mungkin balas suatu penculikan dengan penculikan. Jadi, memang pembuktian hukumnya yang selalu tidak mudah," ucap Kalla.

Politikus Partai Golkar ini lalu mencontohkan kasus penembakan mantan Presiden Amerika, John F Kennedy. Menurut Kalla, negara secanggih Amerika Serikat saja belum bisa mengungkap siapa penembak John F Kennedy.

"Apa kurangnya Amerika? Dalam hal polisi, terbuka. Waktu Kennedy dibunuh, sampai sekarang belum tahu siapa yang bunuh Kennedy. Padahal, filmnya ada, semua terbuka, ribuan orang menyaksikannya. Meninggal Presiden Kennedy, sampai sekarang sudah puluhan tahun tidak ada yang tahu siapa yang bunuh Kennedy," tutur Kalla.

Karena kesulitan mengumpulkan bukti itu, Kalla menilai, kasus-kasus pelanggaran HAM tidak boleh dibiarkan menumpuk atau ditunda-tunda untuk diselesaikan.

"Karena itulah, HAM itu harus dibela dengan cepat, tidak bisa menunggu 10 tahun baru kita bela. Walaupun juga ada hal-hal yang bukan membela diri, banyak hal yang kadang memang kabur," sambung Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com