Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Tidak Akan Meminta Maaf Terkait Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 10/12/2014, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tidak dalam posisi meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Kendati demikian, menurut Kalla, pemerintah akan berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Pemerintah tidak minta maaf, tetapi tetap berusaha (selesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu). Akan tetapi, tetap ada kendala-kendala," kata Kalla saat membuka acara lokakarya nasional HAM di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Kalla mengatakan, pemerintah dari tiap masa pemerintahan terus berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia pun menyadari, ada sejumlah kasus yang masih belum diselesaikan. Hanya saja, menurut dia, penyelesaian masalah HAM masa lalu bukan suatu hal yang mudah.

Terlebih lagi, Kalla melanjutkan, data terkait peristiwa sulit dicari karena termakan waktu.

"Tidak mudah untuk mencari lagi data karena HAM juga pembuktiannya di hukum. Kita tidak mungkin balas suatu penculikan dengan penculikan. Jadi, memang pembuktian hukumnya yang selalu tidak mudah," ucap Kalla.

Politikus Partai Golkar ini lalu mencontohkan kasus penembakan mantan Presiden Amerika, John F Kennedy. Menurut Kalla, negara secanggih Amerika Serikat saja belum bisa mengungkap siapa penembak John F Kennedy.

"Apa kurangnya Amerika? Dalam hal polisi, terbuka. Waktu Kennedy dibunuh, sampai sekarang belum tahu siapa yang bunuh Kennedy. Padahal, filmnya ada, semua terbuka, ribuan orang menyaksikannya. Meninggal Presiden Kennedy, sampai sekarang sudah puluhan tahun tidak ada yang tahu siapa yang bunuh Kennedy," tutur Kalla.

Karena kesulitan mengumpulkan bukti itu, Kalla menilai, kasus-kasus pelanggaran HAM tidak boleh dibiarkan menumpuk atau ditunda-tunda untuk diselesaikan.

"Karena itulah, HAM itu harus dibela dengan cepat, tidak bisa menunggu 10 tahun baru kita bela. Walaupun juga ada hal-hal yang bukan membela diri, banyak hal yang kadang memang kabur," sambung Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com