Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Akan Laporkan Hasil Munas Golkar di Ancol ke Kemenkumham

Kompas.com - 08/12/2014, 13:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang diselenggarakan Agung Laksono dan kawan-kawan di Jakarta telah menetapkan susunan DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Siang ini juga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso, akan melaporkan susunan kepengurusan yang dihasilkan pada munas tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Sesuai ketentuan yang berlaku sehubungan telah selesainya munas, hari ini juga kami akan laporkan hasil munas," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (8/12/2014).

Agung optimistis bahwa Kemenkumham akan mengesahkan susunan kepengurusan yang dibentuk di Ancol. Menurut dia, seluruh pelaksanaan Munas IX Jakarta telah sesuai dengan mandat yang diamanahkan di dalam pelaksanaan Munas VIII di Riau pada 2009.

"Sesuai mandat, penyelenggaraan munas mestinya sebelum 8 Oktober. Melalui pleno, akhirnya diputuskan pada Januari 2015, tapi juga tidak dilakukan," ujarnya.

Ia berharap hasil Munas IX Jakarta ini dapat diterima oleh semua kader Partai Golkar. Dengan begitu, konflik yang terjadi di internal Partai Goljar dapat segera berakhir. Agung menyatakan, sejumlah peristiwa yang terjadi di tubuh Golkar dalam beberapa waktu terakhir ini tidak membawa kebaikan bagi partai tersebut.

"Kami percepat (pelaksanaan munas) karena kami lihat perkembangan partai yang tak membawa kebaikan di partai. Lebih cepat mengakhiri silang pendapat yang terjadi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com