Kompas.com - 06/12/2014, 08:38 WIB
Sidang paripurna terakhir DPR sebelum masa reses, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014). KOMPAS.com/IHSANUDDINSidang paripurna terakhir DPR sebelum masa reses, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Jumat (5/12), menciptakan rekor baru. DPR dan pemerintah hanya membutuhkan waktu sekitar tujuh jam untuk membahas dan mengesahkan RUU revisi atas UU MD3 itu menjadi UU.

Pembahasan UU itu jauh lebih cepat dari UU tentang Veteran yang pernah diusulkan masuk rekor Muri karena dibahas sekitar tiga pekan.

Pembahasan RUU MD3 memang dilakukan serba cepat. Rapat paripurna pembentukan dan pengesahan Panitia Khusus (Pansus) RUU MD3 hanya berlangsung sekitar 5 menit. Pukul 14.15, para peserta rapat paripurna baru menyanyikan lagu ”Indonesia Raya”. Lima menit kemudian, para anggota DPR mulai berhamburan keluar ruang paripurna.

Setelah terbentuk, Pansus RUU MD3 langsung bekerja. Pansus dijadwalkan melakukan pembahasan tingkat satu bersama perwakilan pemerintah.

Pembahasan tingkat satu hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam. Rapat dibuka pukul 15.45, dan pada pukul 18.30 Pansus sudah mengambil keputusan tingkat satu.

Berselang 1,5 jam, RUU MD3 yang sudah disepakati Pansus dan pemerintah itu diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Rapat paripurna dibuka sekitar pukul 20.00, terlambat satu jam dari waktu yang dijadwalkan, yakni pukul 19.00. Proses pengesahan RUU MD3 menjadi UU MD3 berlangsung lebih kurang 40 menit. UU MD3 diketok saat jarum jam menunjukkan pukul 20.40.

”Baru kali ini sebuah undang-undang bisa begitu cepat disetujui dan disahkan di DPR,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di sidang paripurna yang disambut tepuk tangan para anggota dewan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Serba cepat

Pembahasan dan pengesahan revisi UU MD3 yang serba cepat ini sesuai dengan keinginan sebagian besar anggota DPR, yang mulai Senin pekan depan memasuki masa reses.

Dalam rapat paripurna penetapan Pansus RUU MD3, misalnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat juga meminta Pansus bekerja cepat. Ia juga mengingatkan, jangan ada anggota yang memperdebatkan proses serta substansi perubahan UU itu.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Nasional
Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Nasional
Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

Nasional
Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Nasional
PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.