Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Konflik Laut Tiongkok Selatan karena Perebutan Sumber Daya Alam

Kompas.com - 02/12/2014, 17:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, konflik Laut Tiongkok Selatan terjadi karena perebutan sumber daya alam, bukan persoalan permukaan laut. Ia berharap, apa yang diperebutkan negara-negara di Asia Tenggara dengan Tiongkok bisa diselesaikan melalui kerja sama ekonomi di tingkat regional.

"Konflik di laut, bukan karena traffic, tapi karena sumber daya alam. Saya paham, isu Laut China Selatan bukan tentang menggunakan laut untuk transportasi, tapi apa yang ada di bawah laut," kata JK, saat menyampaikan pidato pada pembukaan diskusi masalah maritim di ASEAN dan Asia Timur yang digelar Asian Peace and Reconciliation Council (APRC), di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Lebih jauh, JK berharap, APRC bisa memberikan solusi atas konflik Laut Tiongkok Selatan melalui kerja sama ekonomi di tingkat regional. Bagi Indonesia, kata JK, Laut Tiongkok Selatan seharusnya bisa menjadi pemersatu antarnegara ASEAN. Ia mengatakan, wilayah laut itu seharusnya membawa manfaat bersama.

"Menyadari hal itu, saya pikir ASEAN dan kebijakan Tiongkok bisa dikoneksikan dengan kebijakan menyangkut apa yang penting bagi negara ASEAN. Sebagaimana Selat Malaka sangat penting bagi perdagangan di Asia dan Eropa, bagaimana traffic ini (Laut Tiongkok Selatan) menjadi penting dan bermanfaat bagi banyak negara di dunia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal mengatakan, persoalan konflik Laut Tiongkok Selatan tak akan seelsai melalui konlfik bersenjata. Konflik bersenjata, menurut dia, hanya akan membawa kerusakan bagi semua pihak. Ia menilai, yang dibutuhkan adalah komitmen politik untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Selama 24 tahun, Hasjim meneliti South China Sea Workshop dan menginisiasi perdamaian di wilayah laut yang memiliki nilai perdagangan mencapai 5,3 triliun USD setiap tahunnya itu.

"Yang paling sulit untuk dimengerti para pemimpin negara yang bertikai adalah tidak dibolehkannya klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan dan tidak mengembangkan opini publik atas konflik itu," kata Hasjim.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com