Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Mahkamah Partai Golkar: Siapa yang Mau Hadir Munas Januari?

Kompas.com - 02/12/2014, 15:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meyakini Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono akan batal menyelenggarakan Musyawarah Nasional IX tandingan Partai Golkar pada Januari 2015 mendatang.

"Enggak ada (munas tandingan). Siapa yang mau hadir dalam munas itu?" kata Muladi di sela-sela penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014).

Muladi meyakini bahwa munas di Bali ini adalah konstitusional dan tidak menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oleh karena itu, peserta munas yang memiliki hak pilih, yakni Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) serta ormas dan sayap, tidak akan menghadiri munas tandingan yang diselenggarakan Presidium.

Daripada menyelenggarakan munas tandingan, Muladi menyarankan agar kubu Agung islah dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Kompensasi dari islah nantinya bisa dibicarakan oleh kedua kubu.

"Waktu satu setengah bulan ini bisa untuk rekonsiliasi," ucap Muladi.

Pada 25 November 2014, Agung membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar untuk menentukan waktu dan pelaksanaan Munas IX. Saat itu, ia menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota presidium.

Secara terpisah, Agun Gunanjar mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak ada lagi munas setelah Januari 2015.

"Tidak ada musyawarah lagi setelah Januari 2015. Kalau ingin islah, kami membuka diri sampai sekarang, mari sama-sama selenggarakan musyawarah nasional secara terbuka dan demokratis," kata Agun di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, seperti dikutip Antara.

"Kalau bisa islah, bisa lebih cepat. Nanti sore para Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar akan rapat, membahas langkah-langkah yang akan dilakukan," tambahnya.

Menurut dia, pelaksanaan Munas Partai Golkar IX di Bali melanggar AD/ART partai. Munas tersebut dilakukan secara otoriter, dan merupakan kejahatan politik yang sistematis. Kondisi itu dianggap Agun sangat memprihatinkan. Apalagi baru kali ini Munas Partai Golkar dilaksanakan secara sepihak.

"Kami tidak mengakui Munas Partai Golkar di Bali karena tidak sah. Jauh-jauh hari sebelum Rapimnas dan Munas Partai Golkar itu saya sudah menciumnya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com