Kasus Dermaga Sabang, Mantan Deputi Teknis BPKS Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Kompas.com - 01/12/2014, 13:51 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Deputi Teknik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ramadhany Ismi, dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menganggap Ismi terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan dermaga pada kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang dalam kurun waktu 2006-2011.

"Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Ramadhani Ismy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Jaksa KPK saat membacakan berkas tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Selain itu, jaksa juga menuntut Ismi membayar uang pengganti sebesar Rp 3,2 miliar. Uang tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh Ismi dari proyek pembangunan dermaga Sabang. Jika dalam kurun satu bulan setelah jatuh vonis dan putusan berkekuatan hukum tetap Ismi tidak membayarnya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menurut jaksa, Ismi akan dikenai pidana tambahan berupa penjara selama 3 tahun jika hasil lelang harta bendanya tidak mencukupi menutupi uang pengganti. Jaksa menuntut Ismi sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jaksa menyebutkan, perbuatan korupsi ini dilakukan Ismi bersama-sama dengan sejumlah orang, di antaranya mantan Kepala BPKS Teuku Saiful Ahmad dan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono. Dalam paparan jaksa, sebelum pelaksanaan lelang proyek, sudah ada kesepakatan dengan pihak Nindya Karya agar perusahaan tersebut menjadi pelaksana proyek pembangunan dermaga Sabang.

Dalam proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang tahun 2006, Ismi sebagai pejabat pembuat komitmen membuat telaahan staf yang menyatakan pelelangan dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Ramadhani beralasan pekerjaan tahun 2006 merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan dengan pekerjaan tahun 2004.

"Demi keamanan, Nindya Karya harus bekerjasama dengan perusahaan lokal," kata jaksa.

Untuk itu, menurut jaksa, Heru selaku Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam melakukan kerjasama operasional (joint operation) antara PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh dan perusahaan lokal, yakni PT Tuah Sejati yang kemudian dinamakan Nindya Sejati Jo. Dalam pelaksanaannya, PT Nindya Karya tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian.

Jaksa juga menyebutkan ada mark up atau penggelembungan nilai kontrak dengan Nindya Karya. Dengan demikian terdapat selisih cukup besar antara uang yang dibayarkan BPKS kepada PT Nindya Karya dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan proyek. Pada 2005, pengerjaan proyek pembangunan dermaga ini sempat dihentikan karena bencana tsunami yang melanda Aceh pada 2004. Pada 2006, BPKS melakukan review master plan dan business plan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang lalu diputuskan untuk melanjutkan kembali pembangunan dermaga bongkar Sabang pada tahun berikutnya.

BPKS melanjutkan pembangunan dermaga dengan skala yang lebih besar menjadi Dermaga Pelabuhan Internasional pada tahun anggaran 2007. Pembangunan dilakukan hingga 2011 dan selama itu terjadi kongkalingkong pihak BPKS dengan Nindya Karya.

Baca juga:
- KPK Tetapkan Dua Tersangka Pembangunan Dermaga Sabang
- KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dermaga Sabang



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X