Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Akbar Tandjung, Pemilihan Ketum Golkar Bisa Ditunda

Kompas.com - 01/12/2014, 13:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


BADUNG, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar masih bisa ditunda jika ada kesepakatan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Akbar mengaku akan terus berupaya untuk mewujudkannya.

Akbar menjelaskan, lobi akan terus diupayakan antara kedua pihak. Akbar telah meminta Priyo Budi Santoso untuk menyampaikan opsi tersebut kepada Agung. Adapun Akbar akan menyampaikan kepada Aburizal.

"Agenda terkait materi munas tidak akan berubah, kecuali kesepakatan antara Aburizal dan Agung Laksono mengenai waktu pemilihan ketua umum. Nanti untuk pemilihan ketua umum akan ditawarkan untuk ditunda kepada peserta munas," kata Akbar, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).

Akbar berharap pertemuan antara Aburizal dan Agung dapat terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya, pelaksanaan Munas IX telah berjalan dan akan berakhir pada Rabu (3/12/2014).

"Kalau bisa hari ini, jangan terlalu jauh waktunya," ujar Akbar.

Secara terpisah, Aburizal menolak mengomentari niat Akbar mempertemukan dirinya dengan Agung untuk mencari kesepakatan. Menurut Aburizal, saat ini Munas IX telah berjalan dan tak ada lagi ruang untuk melakukan lobi dengan pihak yang menentang munas tersebut.

"No comment, enggak ada lagi sekarang tawaran itu," kata Aburizal.

Agung sebelumnya sudah tahu bahwa Akbar ingin menemuinya untuk menyelesaikan konflik. Namun, Agung menolak ajakan tersebut dan telah menutup pintu islah dengan kubu Aburizal. (Baca: Tak Mau Islah dengan Aburizal, Agung Laksono Tolak Bertemu Akbar Tandjung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com