Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurul: Golkar Tidak Ingin Dibuat seperti PPP

Kompas.com - 27/11/2014, 11:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengaku tidak khawatir dengan konflik yang tengah terjadi di internal Partai Golkar menjelang Musyawarah Nasional IX. Menurut dia, konflik itu justru membuat internal Golkar semakin solid.

"Jadi intervensi, pemberontakan, yang tumbuh di Golkar ini justru menumbuhkan kebersamaan yang kuat," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Nurul mengatakan, salah satu bentuk kebersamaan itu diperlihatkan oleh pimpinan DPD I Partai Golkar, Rabu (26/11/2014) kemarin. Mereka secara tegas meminta agar DPP Golkar tetap menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.

Agenda Munas tersebut sesuai dengan hasil keputusan Rapimnas VII Golkar di Yogyakarta.

"Secara aklamasi, mereka (DPD I) menunjukkan keberpihakannya kepada DPP. Semangat yang sama itu juga tumbuh di DPD II," ujarnya.

Nurul mengaku, memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menciptakan konflik di tubuh Golkar. Mereka ingin membuat Golkar pecah seperti PPP.

Bahkan, kata Nurul, tak sedikit pihak yang ingin membawa Golkar masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Namun, ia enggan menyebut siapa saja pihak yang dimaksud.

"Yang terpenting Golkar tidak ingin dibuat seperti PPP dan semoga rakyat mendukung kami karena kita juga tidak ingin menumbuhkan Golkar perjuangan," katanya.

Perebutan kursi ketua umum membuat Partai Golkar terpecah. Bentrokan fisik sempat terjadi di Kantor DPP Partai Golkar saat rapat pleno membahas Musyawarah Nasional IX Golkar. (Baca: DPP Golkar Sudah Sebar Undangan Munas di Bali)

Presidium Penyelamat Partai Golkar pun dibentuk dengan dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium tersebut berencana menggelar Munas IX secara terpisah paling lambat Januari 2015 di Jakarta.

Hingga saat ini, kepolisian belum mengeluarkan izin untuk Munas di Bali. (Baca: Golkar Akan Gelar Munas, Kapolri Sebut Keamanan di Bali Tidak Boleh Terganggu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com