E-KTP Dihentikan Sementara, Fadli Zon Duga Pemerintah Ingin Cari Proyek Baru

Kompas.com - 25/11/2014, 14:46 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, untuk mengecek data server KTP elektronik. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, untuk mengecek data server KTP elektronik.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki alasan yang kuat untuk menghentikan sementara proses pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Ia menduga, penghentian tersebut lantaran pemerintah ingin mencari proyek baru terkait e-KTP.

"Tidak ada alasan menghentikan proses pencetakan e-KTP. Jangan-jangan, ini untuk mencari proyek baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Hal itu disampaikan Fadli setelah melakukan pengecekan server data e-KTP di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan.

Mendagri Hentikan E-KTP karena Server Cip Ada di Negara Lain)

Menurut Fadli, Mendagri tidak perlu menghentikan proses perekaman dan pencetakan e-KTP. Pasalnya, e-KTP merupakan single identity card yang harus dimiliki masyarakat.

"Hanya saja, yang perlu diperbaiki adalah masalah distribusi, pencetakan di daerah, dan transfer dananya," katanya.

Sebelumnya, selain khawatir karena server untuk cip di e-KTP berada di negara lain, Tjahjo juga mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius sehingga menghentikan pembuatan e-KTP.

Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggung jawab. Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-atik sistem tersebut.

Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tetapi foto yang bersangkutan menunjukkan laki-laki.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X