Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sering Bentrok, TNI-Polri Perlu Diberi Terapi Kejut

Kompas.com - 22/11/2014, 16:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto menilai TNI-Polri harus diberikan terapi kejut agar kedua institusi tersebut tidak melulu bertikai. Nico mengatakan, ada tiga terapi kejut yang dapat dilakukan.

"Pertama, evaluasi pimpinan TNI-Polri mulai dari tingkatan Polsek dan Koramil hingga Polda dan Kodam," ujar Nico di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).

Kedua, lanjutnya, pola komunikasi antarprajurit TNI dan Polri mesti diperbaiki ke depannya. Langkah perbaikan itu pun harus lain daripada yang lain. Misalnya, menukar barak tempat tinggal TNI-Polri. Menurut Nico, langkah itu dapat mengurangi ego sektoral antarinstitusi.

"Kalau seseorang menjadi bagian dari kelompok lain, otomatis dia akan menghilangkan ego sektoral, yang seperti ini yang harusnya dibangun," lanjut dia.

Pola komunikasi juga dapat diperbaiki dengan menggelar patroli bersama atau bahkan turut serta dalam pertandingan olahraga bersama. Nico menekankan pola-pola seperti itu harus diterapkan di daerah. Mengingat, potensi pertikaian TNI-Polri di daerah lebih besar dari di kota.

"Jika komunikasi di tataran bawah itu sudah lancar, kultur balas dendam akan hilang dengan sendirinya," tambanya.

Terapi kejut yang ketiga, lanjut Nico, memperbaiki kurikulum pendidikan bagi personel TNI-Polri baru. Menurut dia, TNI mesti dilatih pola komunikasi persuasif agar lebih manusiawi dan mampu berhubungan dengan institusi lain atau masyarakat. Adapun, polisi, khususnya Brimob yang kerap terlibat bentrok dengan TNI, harus diberikan pendidikan sosiologi.

"Sosiologi itu kan belajar soal bagaimana kita hadir di masyarakat. Tak cukup kalau hanya pengantar sosiologi, harus ada pelajaran pendalamannya," ujar Nico.

Nico yakin dengan tiga terapi kejut tersebut, pertikaian Polri-TNI tidak akan terulang lagi. Kedua institusi tersebut, yakin Nico, mampu menjadi institusi yang profesional dan dipercaya rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com