Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Beri Sanksi, PDI-P Akan Tegur Effendi Simbolon soal Penolakan Harga BBM Naik

Kompas.com - 20/11/2014, 14:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan langsung memberikan sanksi kepada anggotanya, Effendi Simbolon, yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PDI-P akan menegur Effendi terlebih dahulu melalui proses musyawarah.

"Ya, kita kan punya ruang dialog. Kita punya musyawarah, kita punya komunikasi yang baik. Saya yakin Pak Effendi Simbolon akan memahami disiplin sebagai anggota parpol, harus satu garis dengan kebijakan partai," kata Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Hasto menilai adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi pro dan kontra di internal partainya terkait kenaikan harga BBM. Sebab, masalah kenaikan BBM adalah suatu hal yang sangat sensitif, apalagi bagi PDI-P yang dulunya kerap menolak kenaikan harga BBM. Jokowi Akhirnya Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Ini Kata Effendi Simbolon

"Sebelum keputusan ini diambil memang benar kebijakan yang tidak mudah. Tapi, ketika putusan itu diambil, wajib semuanya yang namanya kita berpartai untuk menyatukan diri dengan kepentingan yang lebih besar," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, PDI-P sudah melakukan konsolidasi menyeluruh kepada seluruh struktural partai untuk mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, kenaikan BBM pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat ekonomi bangsa yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Effendi sudah melontarkan kritik kepada Jokowi-JK dan para menteri bidang ekonomi sebelum kebijakan menaikkan harga BBM diputuskan. Effendi menganggap menaikkan harga BBM merupakan kebijakan liberal yang tidak sesuai dengan PDI-P.

Baca juga:

Effendi Simbolon: Langkah Pak Jokowi Apa? Saya Enggak Pernah Dengar

Effendi Simbolon Curiga 3 Menteri Jokowi sebagai Biang Kenaikan Harga BBM

Effendi Simbolon: JK Sangat Liberal, Tidak Berempati terhadap Pengguna BBM Bersubsidi

"Ribut" soal Kenaikan Harga BBM, Effendi Simbolon Tak Takut Dipecat PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com