Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setuju Harga BBM Naik asalkan Alokasi Subsidi Jelas"

Kompas.com - 18/11/2014, 08:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga mengaku tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan catatan, alokasi pengalihan subsidi tersebut jelas dan dapat berjalan secara transparan serta tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Ilham Sujono, karyawan sebuah perusahaan otomotif. Selama ini, kata dia, kenaikan BBM direspons negatif karena membawa efek turunan seperti kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Karena dari yang udah-udah, dengan BBM naik, saya ngerasa sebagai masyarakat efek yang signifikan terasa itu cuma harga-harga yang lain jadi naik," kata Ilham, saat ditemui di Stasiun Bekasi, Senin (17/11/2014) malam.

Ilham berharap, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, dapat menjelaskan kepada masyarakat apa keuntungan yang didapatkan dengan kenaikan harga premium dan solar Rp 2.000 per liter itu. Ia menambahkan, dana ekstra yang dikeluarkan masyarakat harus sampai ke sektor-sektor yang dibidik oleh Jokowi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

"Dia (Jokowi) pasti punya alasan, kenapa naiknya mesti Rp 2.000, kenapa enggak gopek (Rp 500) atau malah Rp 10.000," ujar Ilham.

Dengan demikian, menurut Ilham, masyarakat tak akan keberatan harga BBM dinaikkan asal hasil pengalihan subsidi tersebut terlihat dan dapat disosialisasikan ke masyarakat.

"Masyarakat pasti setuju asalkan hitung-hitungannya atau detailnya transparan. Kalau ada detail jelasnya kan, masyarakat jadi tahu, negara kita sedang ngapain, progres yang dijalanin fokus ke mana," ujar dia.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga disampaikan Deckyrich Dwiard, seorang karyawan salah satu media di Jakarta. Menurut dia, alasan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat diterima masyarakat.

"Pendidikan itu menunjang untuk tenaga kerja yang lebih berkualitas, dan didukung tanggungan kesehatan dan kesejahteraan dari pemerintah," ujar Deckyrich.

Menurut Deckyrich, manfaat subsidi BBM pada era pemerintahan sebelumnya kurang dirasakan masyarakat. Ia berharap, pemerintahan Jokowi memegang komitmen untuk mengangkat kesejahteraan Indonesia di balik kenaikan harga BBM.

"Walau cuma sebentar sih, tapi saat jabat jadi Gubernur (DKI Jakarta) dia terbilang commit sama omongannya. Jadi sejauh ini sih saya percaya," kata dia.

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni premium RON 88 dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00. BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar naik Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pemerintah mengklaim akan mampu mengalihkan dana subsidi BBM itu ke sektor produktif yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com