Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Minta Para Rektor Sosialisasikan Rencana Kenaikan Harga BBM kepada Mahasiswa

Kompas.com - 13/11/2014, 19:04 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para rektor untuk menyosialisasikan kepada mahasiswa mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kalla meminta para rektor memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan.

“Pak JK menyampaikan kepada para rektor tetap melakukan sosialisasi yang jelas dan benar, kemudian terukur tentang upaya atau rencana subsidi BBM dari konsumtif ke subsidi yang lebih produktif. Dan disampaikan kepada adik-adik mahasiswa itu kalau subsidi nanti sudah dilakukan, porsinya juga akan ke dunia pendidikan, sektor pendidikan di imana akan memberi perhatian kepada semua pelajar, termasuk mahasiswa,” kata Juru Bicara JK, Husain Abdullah, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Menurut Husain, JK juga meminta kepada mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM agar tidak melakukan aksi anarkisme.

Pada hari ini, JK menerima kunjungan para rektor universitas di Makassar. Menurut Husain, dalam pertemuan itu JK lebih banyak mendengarkan laporan para rektor mengenai aksi-aksi mahasiswa yang berlangsung di Makassar.

“Jadi tadi Bapak itu lebih banyak mendengar laporan tentang aktivitas mahasiswa di Makassar yang seminggu terakhir ini agak ramai,” ujar Husain.

Seusai bertemu dengan JK, Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Palubuhu menyampaikan bahwa para rektor telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan gubernur terkait demo mahasiswa yang terjadi di Makassar hari ini.

Ia juga meminta Kepolisian untuk menindak mahasiswa jika melakukan aksi anarkisme. Menurut dia, sejauh ini aparat kepolisian masih bisa mengendalikan massa. Dwia menemui Kalla mewakili Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas 45, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Negara Alauddin, dan Universitas Muhammadiyah. Kepada Kalla, Dwia menyampaikan bahwa aksi mahasiswa di Makassar masih terkendali. 

Dwia juga menyampaikan bahwa massa yang berunjuk rasa di Makassar tidak sepenuhnya mahasiswa. Saat berunjuk rasa, kata dia, para mahasiswa tidak mengatasnamakan lembaga kampus, melainkan lembaga eksternal yang mereka wakili. Selain itu, kata Dwia, laporan terakhir dari pihak Kepolisian menyebutkan bahwa pengunjuk rasa yang diamankan dalam demo di Makassar hari ini bukan mahasiswa.

“Laporan terakhir yang ditangkap itu non mahasiswa. Para mahasiswa harus aware, jangan sampai mengatasnamakan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak seperti itu,” kata dia.

Selanjutnya, untuk mencegah gelombang unjuk rasa di kalangan mahasiswa di Makassar meluas, Dwia mengatakan bahwa para rektor akan menyampaikan arahan kepada para mahasiswa bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang bertujuan menjadikan sektor pendidikann lebih baik.

“Yang dampaknya perbaikan di sektor pendidikan, infra, jadi memberi pencerahan kepada mahasiswa, bukan persoalan menolak apa menerima,” sambung Dwia.

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Makassar di depan kantor DPRD Makassar, sempat ricuh. Petugas Kepolisian sempat mengamankan mahasiswa yang ikut dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com