Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Pertemuan Megawati dan SBY, Puan Maharani Sebut Lagi "Pesan Tak Sampai"

Kompas.com - 05/11/2014, 11:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak kunjung bertemunya dua mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tak lagi sekadar memunculkan spekulasi, tetapi sudah pula menjadi semacam misteri.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, punya versi penjelasan tersendiri atas hal ini. Dia menduga ada pesan tak sampai yang "menjegal" pertemuan Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

"Tidak tahu kenapa, ada pesan tidak sampai," ujar Puan dalam wawancara khusus KompasTV bersama Kompas.com dan Tribunnews, Jumat (31/10/2014).

Puan mengatakan, pertemuan kedua tokoh yang dianggap bakal meredakan banyak ketegangan politik itu sudah sering diupayakan. Terakhir, kata dia, Megawati sudah bersiap bertemu SBY. "Tidak tahu kenapa, komunikasi dari pukul 14.00 sampai 19.00 tidak direspons," ujar dia.

Komunikasi yang dimaksud oleh Puan itu terjadi baru-baru ini, menjelang pemilihan pimpinan DPR. "Mungkin memang Tuhan belum merestui ada pertemuan itu. Ada saja kendalanya," lanjut Puan. Dia menambahkan, saksi soal kesiapan Megawati bertemu SBY itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, selain dirinya sendiri.

Tak hanya dengan SBY

Kisah "pesan tak sampai" yang dia duga sebagai penyebab tak kunjung bertemunya Megawati dan SBY ini muncul saat Puan bertutur tentang upayanya menjalin komunikasi politik selama berkiprah di DPR. Puan adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPR pada periode jabatan yang lalu, dan terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebelum ditunjuk menjadi menteri.

Selain dengan SBY, Puan mengatakan selalu berupaya menjalin komunikasi politik dengan semua tokoh. "Saya usahakan tokoh-tokoh ketemu. Ada pula pertemuan-pertemuan informal, termasuk dengan ketua umum partai-partai di koalisi Pak Prabowo (Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra)," ujar dia, merujuk pada komunikasi dengan Koalisi Merah Putih.

Lagi-lagi, Puan menyebut soal "pesan tak sampai" saat menyikapi bahwa masih saja ada persoalan komunikasi politik di DPR, antara Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI-P dan Koalisi Merah Putih. "Mereka selalu mengatakan 'tidak ada (masalah) apa-apa', (menyebut situasi politik) 'cooling down'. Akan tetapi, ada pesan tak sampai (sehingga situasi seperti sekarang)."

Menurut Puan, dia telah mencoba mengatur pertemuan dengan tokoh politik mana pun yang mau bertemu dengannya. Namun, Puan tak mau berkomentar lebih banyak soal "perseteruan" di antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang sampai Rabu (5/11/2014) belum kunjung reda. Dia berkilah, posisinya saat ini tak lagi di parlemen, dan dia sudah menjadi bagian dari lembaga eksekutif.

Hanya, Puan berpendapat, persoalan tersebut akan selesai ketika para pimpinan partai politik turun tangan meredakannya. "Siapa pun pimpinannya, harus kembali ke pemikiran (mengenai) apa yang harus dibuat untuk bangsa ini ke depan," kata dia.

Menurut Puan, sikap pimpinan masih akan menjadi rujukan sikap dan langkah bagi orang-orang yang mereka pimpin. "(Namun, persoalan di parlemen itu) tidak akan bisa reda kalau beda antara yang di mulut dan yang di hati. Tidak akan bisa juga kalau apa yang dilakukan berbeda dengan niatnya."

Puan meminta para pemimpin partai politik ataupun parlemen untuk saling meredam ego. "Untuk bersama berbuat bagi bangsa, apalagi (kedua koalisi) punya visi yang sama, membangun bangsa," tekan dia.

Versi mana yang benar?

Penuturan Puan soal dugaan "pesan tak sampai" yang menghalangi pertemuan Megawati dan SBY ini masih menyisakan tanya yang lain. Sebelum ada pengungkapan kesiapan Megawati bertemu, "versi" lain sudah muncul lebih dulu, yakni soal Megawati dan SBY tidak jadi bertemu, pada hari-hari penentuan menjelang pemilihan pimpinan DPR itu.

Versi lain tersebut datang dari Jusuf Kalla. Dia sempat menyatakan bahwa Megawati dan SBY memang sudah punya keinginan untuk bertemu. Menurut Kalla, pertemuan itu tak jadi terlaksana karena Megawati dan SBY punya pilihan waktu yang tak sama.

Kalla mengatakan, "mak comblang" pertemuan tersebut adalah dirinya bersama Surya Paloh. Menurut dia, pertemuan itu nyaris terlaksana pada 1 Oktober 2014. "Waktu itu, Pak SBY meminta ketemu sebelum pemilihan (pimpinan DPR, tanggal 1 Oktober), tetapi Bu Megawati minta ketemu setelahnya," kata Kalla, Sabtu (18/10/2014).

Pada 1 Oktober 2014, anggota DPR periode 2014-2019 dilantik. Pada malam harinya, pemilihan pimpinan DPR langsung digelar, dan dimenangkan oleh paket usulan dari Koalisi Merah Putih.

"Pertemuan Megawati dengan SBY hanya soal waktu," imbuh Kalla. Menurut dia, SBY pada saat itu meminta bertemu Megawati untuk mencari jalan tengah bagi peta politik di parlemen, sebelum pemilihan pimpinan DPR.

"Kalau bertemu sebelumnya (pemilihan pimpinan DPR) tentu ingin pembicaraan awal. Akan tetapi, kalau setelahnya, ya hanya karena ingin berterima kasih. (Namun) hal baiknya, Megawati dan SBY sudah ingin bertemu," kata Kalla, menganalisis pertemuan yang belum juga bisa terealisasi itu.

Sebelumnya, frasa "pesan tak sampai" muncul terlebih dahulu di balik pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, pertemuan kedua tokoh ini sudah bisa terlaksana setelah urusan pesan itu bisa terjembatani (baca: Pesan Tak Sampai di Balik Pertemuan Prabowo dan Jokowi). Adakah jembatan lagi untuk mempertemukan Megawati dan SBY?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com