DPR Lupa Mandat Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap lupa dengan mandat yang diberikan masyarakat. Penilaian itu muncul setelah DPR larut dalam perpecahan dan belum bekerja efektif sejak dilantik awal Oktober 2014.

"Secara umum DPR lupa mandat rakyat karena fungsi mengawasi pemerintah, fungsi anggaran dan legislasi belum berjalan," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi, Selasa (4/11/2014).

Arie menuturkan, perpecahan di internal DPR semakin menyulut apatisme publik pada parlemen. DPR terbelah karena perebutan kursi pimpinan di alat kelengkapan DPR antara fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat.

Ia menyarankan, sebelum semuanya semakin terlambat, para pimpinan fraksi di DPR harus kembali duduk bersama mencari solusi terbaik. Ia meminta semua kubu di DPR saling instrospeksi dan menata diri untuk mewujudkan efektivitas kinerja parlemen.

"Hentikan pertarungan dan manuver yang tidak produktif. Karena kalau diteruskan, DPR akan semakin jauh dari rakyat. Kelompok yang satu jangan serakah, yang satunya lagi jangan lebay," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah jika DPR belum bekerja sejak dilantik. Ia memastikan, pimpinan DPR telah menjembatani berbagai rapat pembentukan komisi dan penetapan pimpinan komisi.

"Tidak bisa seterusnya seperti ini, DPR itu hanya satu. Kita akan segera gelar paripurna untuk menentukan mitra kerja tiap komisi," ucap Agus.

Keretakan di DPR semakin runcing setelah anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat kecewa dengan sikap fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yang dianggap ingin menguasai perlemen. (baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi yang Dikuasai Koalisi Merah Putih)

Setelah tidak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR, MPR, dan komisi di DPR, Koalisi Indonesia Hebat melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini. Tak hanya itu, KIH juga menunjuk pimpinan DPR melalui sidang paripurna tandingan dan akan memilih pimpinan alat kelengkapan DPR sendiri.