Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/11/2014, 09:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap lupa dengan mandat yang diberikan masyarakat. Penilaian itu muncul setelah DPR larut dalam perpecahan dan belum bekerja efektif sejak dilantik awal Oktober 2014.

"Secara umum DPR lupa mandat rakyat karena fungsi mengawasi pemerintah, fungsi anggaran dan legislasi belum berjalan," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi, Selasa (4/11/2014).

Arie menuturkan, perpecahan di internal DPR semakin menyulut apatisme publik pada parlemen. DPR terbelah karena perebutan kursi pimpinan di alat kelengkapan DPR antara fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat.

Ia menyarankan, sebelum semuanya semakin terlambat, para pimpinan fraksi di DPR harus kembali duduk bersama mencari solusi terbaik. Ia meminta semua kubu di DPR saling instrospeksi dan menata diri untuk mewujudkan efektivitas kinerja parlemen.

"Hentikan pertarungan dan manuver yang tidak produktif. Karena kalau diteruskan, DPR akan semakin jauh dari rakyat. Kelompok yang satu jangan serakah, yang satunya lagi jangan lebay," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah jika DPR belum bekerja sejak dilantik. Ia memastikan, pimpinan DPR telah menjembatani berbagai rapat pembentukan komisi dan penetapan pimpinan komisi.

"Tidak bisa seterusnya seperti ini, DPR itu hanya satu. Kita akan segera gelar paripurna untuk menentukan mitra kerja tiap komisi," ucap Agus.

Keretakan di DPR semakin runcing setelah anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat kecewa dengan sikap fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yang dianggap ingin menguasai perlemen. (baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi yang Dikuasai Koalisi Merah Putih)

Setelah tidak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR, MPR, dan komisi di DPR, Koalisi Indonesia Hebat melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini. Tak hanya itu, KIH juga menunjuk pimpinan DPR melalui sidang paripurna tandingan dan akan memilih pimpinan alat kelengkapan DPR sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com