Kabinet Kerja Diapresiasi Publik

Sementara itu, 43,4 persen responden meragukan Rini Soemarno memiliki rekam jejak bersih. Jika melihat kelompok responden berdasarkan pilihan partai politik, suara miring terhadap Rini Soemarno dinyatakan lebih banyak oleh para pemilih parpol koalisi Prabowo. Namun, masih terdapat 34,8 persen responden pemilih parpol koalisi Jokowi yang meragukan Rini memiliki rekam jejak bersih, terutama karena KPK pernah memeriksanya terkait penerbitan surat keterangan lunas beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Tantangan kabinet

Terlepas dari persoalan kontroversi penunjukan menteri tersebut, tugas berat sudah menanti para menteri. Persoalan ekonomi yang menanti adalah subsidi BBM yang secara bertahap akan dihapus dengan menaikkan harga BBM. Jargon subsidi BBM akan memberatkan industri dan rakyat dinilai sebagian pengamat hanya akal-akalan pihak yang selama ini menikmati subsidi puluhan triliun rupiah, seperti industri mobil, industri minyak, dan industri energi.

Kompensasinya, program kesejahteraan rakyat yang dijanjikan Presiden Jokowi sangat ditunggu. Dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM tersebut dapat digunakan untuk peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Program tiga kartu ”sakti”, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera, dijanjikan akan diluncurkan pada 7 November 2014 secara bertahap.

Tantangan berikutnya adalah isu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Hal ini sesuai harapan publik yang menginginkan dalam 100 hari pertama Kabinet Kerja segera menyelesaikan gejala utama masalah hukum, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. (Yuliana Rini DY/Litbang Kompas)