Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dengan Angola, Jokowi Klaim Indonesia Hemat Rp 15 Triliun Setahun

Kompas.com - 31/10/2014, 17:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan minyak asal Angola, Sonangol. Dengan kerja sama itu, Jokowi mengklaim uang negara yang bisa dihemat mencapai Rp 15 triliun.

"Setahun sekitar Rp 15 triliun," ujar Jokowi seusai menandatangani kerja sama dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Vicente di Istana Merdeka, Jumat (31/10/2014) siang.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, antara Pertamina dan Sonagol akan membentuk perusahaan bersama di Indonesia. Kedua persuahaan itu juga akan membangun kilang di wilayah Indonesia sehingga bisa meningkatkan volume minyak yang diproduksi.

Sudirman memperkirakan, dalam satu hari, diprediksi akan ada 100.000 barrel yang dihasilkan dari kilang minyak tersebut. "Hipotesisnya kalau dapat 100.000 barrel, seperempatnya impor dan kita punya satu perusahaan yang memiliki suplai berkelanjutan, maka tinggal bicara harga. Kalau dapat 100.000 barrel, sehari bisa hemat 2,5 juta dollar," kata Sudirman.

Kerja sama ini, lanjut dia, akan mendorong jalinan kerja sama dengan negara lain. Kerja sama dengan perusahaan minyak Angola, sebut Jokowi, juga sudah dipikirkan dengan matang.

"Artinya, kalau kerja sama negara dengan negara bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Kalau nggak, nggak usah teken-teken," ucap Jokowi.

Dalam penandatanganan kerja sama di sektor minyak ini, Jokowi terlihat didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Plt Dirut Pertamina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com