Agenda Hukum Kabinet Kerja

Meski demikian, forum tersebut harus dibuat dalam jangkauan yang lebih luas, yaitu tak hanya sebatas dalam pembentukan UU, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan di bawah UU. Bagaimanapun, partisipasi diperlukan pula dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk produk hukum yang lebih rendah daripada UU.

Terkait dengan KPK, dukungan penguatan menjadi agenda mendesak. Sebagai salah satu titik sentral dalam memberantas korupsi, dukungan optimal dari pemerintah sangat dibutuhkan. Segala keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya mesti segera dipecahkan agar KPK bisa lebih optimal mengurangi laju praktik korupsi. Dalam negara dengan praktik korupsi yang masif, dukungan pemerintah (termasuk parlemen) menjadi tambahan energi luar biasa.

Seperti ditulis Jon ST Quah (2013), indikator untuk menilai dukungan (political will) pelaku politik atas lembaga anti korupsi, yakni anggaran seharusnya proporsional dengan jumlah penduduk dan rasio jumlah staf harus proporsional pula dengan jumlah penduduk.

Selain itu, Quah juga mengingatkan, lembaga semacam KPK mesti didukung produk legislasi komprehensif yang memungkinkan untuk lebih optimal dalam desain besar pemberantasan korupsi. Namun, untuk kebutuhan saat ini, agenda legislasi (berupa revisi) UU KPK harus dihitung betul dengan cermat. Bisa saja maksud baik untuk memperkuat KPK dengan cara merevisi UU yang ada, tetapi yang dihasilkan adalah pembatasan-pembatasan terhadap KPK. Bagaimanapun, meski sebagian anggota DPR adalah wajah-wajah baru, kekhawatiran banyak pihak akan upaya membatasi KPK sama sekali belum hilang.

Sebagai sebuah lembaga produk reformasi yang menjadi harapan besar dalam agenda pemberantasan korupsi, sikap yang harus dilakukan adalah menolak segala macam upaya yang dapat melemahkan KPK. Sikap demikian pun secara eksplisit dituangkan dalam visi-misi JKW-JK. Meski demikian, kewaspadaan pemerintah tak hanya terbatas pada upaya revisi UU KPK, tetapi juga terhadap semua produk legislasi atau RUU yang berpotensi memangkas kewenangan KPK.

Sekiranya memang memiliki komitmen untuk mempertahankan otoritas KPK, masyarakat tidak perlu takut dengan segala kemungkinan manuver di DPR. Sebagai salah satu pemegang kuasa legislasi, berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945, pemerintah dapat menarik diri dari pembahasan dan persetujuan bersama sebuah rancangan undang-undang (RUU) jika substansinya melemahkan KPK.

Institusi kunci

Dari sisi pemerintah, agenda pembangunan hukum dan penegakan hukum akan sangat ditentukan oleh institusi kunci, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kejaksaan, dan kepolisian. Untuk soal-soal hukum secara umum, Menteri Hukum dan HAM akan menjadi salah satu kunci keberhasilan agenda hukum ke depan.

Ketika diundang Presiden Jokowi ke istana, Rabu (22/10), saya sempat mengemukakan bagaimana langkah strategis menanggulangi banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih. Dalam kesempatan itu, saya sampaikan harus ada komitmen memperkuat kembali peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Intinya, Presiden harus memberikan dukungan politik yang kuat agar BPHN kembali menjadi dapur hukum nasional.

Bahkan, karena memandang tumpang tindih aturan menjadi salah satu penyebab utama karut-marut wajah hukum di negeri ini, saya sempat menawarkan agar fungsi BPHN dipindahkan ke kantor presiden. Dengan gagasan ini, semua peraturan perundang-undangan yang keluar dari pihak eksekutif harus lolos telaah substantif dari lembaga ini, terlebih dulu sebelum disahkan dan diundangkan.

Jika ini dilakukan, kemungkinan adanya substansi peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan bisa diminimalkan.

Tidak hanya itu, ihwal RUU yang sedang dibahas bersama di DPR dan/atau DPD, sebelum memasuki tahap paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama Presiden dan DPR, menteri yang ditunjuk mewakili presiden dalam pembahasan harus menyampaikan perkembangan terakhir. Penyampaian perkembangan dan perubahan substansi RUU perlu diketahui untuk menentukan apakah presiden akan menyetujui atau tidak sebuah RUU yang telah dibahas bersama.

Bilamana hal ini dilakukan, tidak ada lagi substansi RUU yang disetujui di luar pengetahuan presiden. Dengan demikian, presiden tidak perlu mengambil langkah tidak menandatangani sebuah RUU yang disetujui bersama atau menggunakan hak subyektif (dengan menerbitkan perppu) untuk mencabut keberlakuan sebuah UU. Paling tidak, cerita miring di sekitar persetujuan RUU Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD di ujung kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terulang pada masa pemerintahan JKW-JK.

Sementara itu, untuk dua institusi kunci lain (kejaksaan dan kepolisian), yang perlu dipastikan adalah melakukan dan melanjutkan pembaruan internal. Bahkan, dalam konteks relasi dengan KPK, duet JKW-JK harus memastikan sinergi antara kepolisian dan kejaksaan dengan KPK. Jika hal itu dapat dipastikan, waktu ke depan kita tidak perlu melihat lagi terjadi perseteruan di antara lembaga penegak hukum. Di atas itu semua, para anggota kabinet perlu memastikan 42 agenda hukum prioritas terlaksana.

Hanya dengan cara itulah, harapan rakyat terus terpelihara. Selamat bekerja!

(Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)