Kompas.com - 24/10/2014, 17:03 WIB
residen Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri.  TRIBUNNEWS/HERUDIN residen Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na'I'm telah memberikan pandangannya kepada pimpinan DPR terkait rencana dipecahnya Kementerian Pendidikan. Menurut Ainun, rencana pemecahan itu adalah tantangan yang harus dipersiapkan dengan baik.

"Ini tantangan, harus dikelola dengan baik, detailnya bagaimana dan lain-lain," kata Ainun, seusai bertemu pimpinan DPR, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Ainun menjelaskan, tantangan pada rencana pemecahan Kemendikbud adalah menyangkut pengelolaan aset pendidikan tinggi. Ia menyebutkan, aset pendidikan tinggi yang meliputi semua perguruan tinggi negeri (PTN) mencapai sekitar Rp 95 triliun. Selanjutnya, kata Ainun, ada juga tantangan untuk merealokasi pegawai Kemendikbud beserta semua dosen PTN. Ia mencatat, ada sekitar 75.000 pegawai negeri sipil (PNS) berikut dosen yang saat ini ada di dalam Kemendikbud.

"Kalau (Kemendikbud) dipisah, berarti dosen yang sekarang di Kemendikbud harus pindah kementerian. Artinya, kementerian yang baru juga harus siap menerima perpindahan itu," ujarnya.

Tantangan mengenai pengelolaan dan distribusi anggaran juga dianggap Ainun tak kalah sulit. Amanat undang-undang yang meberikan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan akan menjadi masalah tersendiri saat pendidikan tak dikelola oleh satu kementerian.

"Tapi kita tidak pada posisi menolak atau menyetujui, kita hanya memberikan pandangan pada rencana Pak Presiden," ucapnya.

Ainun menyampaikan, ia memberi usulan untuk Jokowi melalui pimpinan DPR agar pemecahan Kemendikbud diperhitungkan secara matang. Ia juga mengusulkan agar Kemendikbud tetap ada dan membawahi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, unit pengelola bahasa Indonesia, dan unit pengelola guru. Sementara untuk pendidikan tinggi, kalaupun ingin dipisah, kata Ainun, maka nama kementerian itu sebaiknya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, Jokowi akan memecah Kemendikbud menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Saat ditanya mengenai adanya saran dari mantan Mendikbud Mohammad Nuh, Ainun menyampaikan bahwa Nuh hanya menginginkan agar pelayanan pendidikan tetap berlanjut dan terbuka akses yang luas untuk masyarakat dari kelompok ekonomi rendah.

"Pak Nuh tidak menolak atau menyetujui, prinsipnya adalah bagaimana layanan pendidikan bisa dibangun terus dan akses pendidikan diperbesar," kata Ainun.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Nasional
Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Nasional
Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Nasional
Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Nasional
Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Nasional
Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung Saat Libur Natal-Tahun Baru

Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Nasional
Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Nasional
Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Nasional
Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Nasional
Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.