Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Akan Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 22/10/2014, 15:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan langsung fokus bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini jalan keluarnya tersumbat. Kebijakan ini dipilih berdasarkan kajian yang dilakukan tim sinkronisasi Tim Transisi Jokowi-JK.

Anggota tim sinkronisasi Tim Transisi Jokowi-JK, Pratikno, menjelaskan, pembukaan sumbatan itu akan menyasar berbagai isu. Kriteria utamanya adalah isu-isu strategis yang berpeluang mudah diselesaikan, tetapi tak pernah diselesaikan karena terganjal berbagai hal.

"Kita fokus di bottleneck, yang isunya strategis dan potensi suksesnya besar, tapi selama ini mengalami sumbatan," kata Pratikno, saat dijumpai Kompas.com, Selasa (21/10/2014), di Jakarta.

Rektor Universitas Gadjah Mada ini memberikan contoh, isu strategis yang dimaksudnya adalah mengenai realisasi program tol laut. Ia yakin program tol laut dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu waktu lama.

Program tersebut, kata Pratikno, bisa disiasati dengan mengubah jalur penerimaan impor dari Jawa ke pelabuhan di ujung wilayah Indonesia. Dengan begitu, biaya pengiriman logistik akan lebih murah dan menghidupkan ekonomi di pinggiran Nusantara.

"Kalau 'totok nadi', isunya strategis, potensi strategis, selama ini tersumbat, tidak terkendala fiskal, dan tidak perlu persetujuan DPR," ujarnya.

Isu lain yang kemungkinan akan segera direalisasikan adalah memberikan pedoman pada penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Nantinya, penelitian perguruan tinggi akan difokuskan pada kebutuhan nasional dan sesuai dengan kriteria lokalnya.

"Penelitian perguruan tinggi akan lebih terkonsolidasi, misalnya ke sektor pangan atau energi," katanya.

Sebelumnya, Pratikno juga menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan persoalan dan pijakan awal menuju jalan keluar. Hal ini dilakukan untuk mengindari lambannya kinerja pada awal-awal pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com