Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Puji Boediono yang Bekerja Tanpa Banyak Publikasi

Kompas.com - 14/10/2014, 14:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kedatangan tim pelaksana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang percepatan penyelesaian kasus hukum dan penyimpangan pajak, Selasa (14/10/2014), di Kantor Presiden, Jakarta. Tim yang diketuai Wakil Presiden Boediono ini mendapat pujian SBY karena dianggap telah bekerja tanpa banyak bicara dan berhasil menyelamatkan uang negara.

"Saya mendapat laporan dari staf pribadi saya bahwa uang yang diselamatkan sebesar Rp 2,5 triliun lebih. Tentu saya ucapkan terima kasih Pak Boed, ini contoh baik, kerja tanpa banyak publikasi, tapi hasilnya nyata," ujar SBY.

Pada akhir masa jabatannya, SBY meminta tim itu bisa memberikan laporan kepada masyarakat atas hasil kerja tim selama tiga tahun terakhir sehingga masyarakat bisa tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

"Saya suka dengan model kerja tim ini. Apa yang Saudara lakukan menambah laporan pemerintahan yang saya pimpin pada akhir masa bakti ini kepada rakyat," imbuh SBY.

Inpres Nomor 1 Tahun 2011 terbit karena dilatarbelakangi terungkapnya kasus penyelewengan hukum yang melibatkan petugas pajak Gayus Tambunan dan perusahaan-perusahaan besar sehingga menarik perhatian masyarakat.

Untuk kasus Gayus, negara telah menyita uang tunai senilai Rp 74 miliar, 31 batang logam mulia masing-masing 100 gram, 1 unit rumah, 1 unit apartemen, dan 2 unit mobil.

Sementara itu, secara keseluruhan, tim pelaksana Inpres 1/2011 telah mengembalikan kas negara sebesar Rp 2,596 triliun dan deposit untuk proses banding pajak sebesar Rp 953 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com