Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Konflik, Jokowi Disarankan Perjelas Jatah Kursi Menteri untuk Parpol

Kompas.com - 10/10/2014, 16:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diimbau segera memberi kepastian kepada partai pendukungnya terkait pembagian kursi menteri. Kepastian ini dianggap dapat menjaga soliditas dan mencegah perpecahan di internal partai pendukung.

"Harus segera diberikan kepastian. Bisa saja bukan nama, tapi jumlah menteri yang akan diberikan kepada masing-masing partai ini berapa," kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute, Heri Budianto, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).

Heri menjelaskan, dengan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen, Jokowi-JK harus mampu menjaga kesolidan partai pendukungnya. Tantangan Jokowi-JK akan berat ketika koalisi partai pendukungnya pecah lantaran konflik pembagian kursi menteri.

"Maka, harus segera dipastikan supaya suhunya adem dan menghindari munculnya gejolak internal," ujarnya.

Menurut Heri, Jokowi-JK boleh saja menyebut tak ada perjanjian politik dengan partai pendukungnya. Namun, pembagian kursi menteri menjadi suatu keniscayaan, khususnya pada partai yang sejak awal konsisten mendukung dan mengupayakan kemenangan Jokowi-JK.

"Dalam politik, keberadaan partai pendukung di kabinet Jokowi adalah harga mati yang harus dipastikan," ucap Heri.

Jokowi-JK didukung oleh PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Jokowi-JK telah mengubah postur kabinet pemerintahannya dari 34 kementerian menjadi 33 kementerian. Imbasnya, jatah menteri untuk parpol berkurang. (Baca: Kurangi Postur Kabinet, Jokowi Juga Kurangi Jatah Menteri Parpol)

Semua kementerian tersebut telah terisi oleh sejumlah nama calon menteri. Jokowi tinggal memutuskan sosok mana yang tepat untuk mengisi masing-masing kementerian. (Baca: Calon Menteri Antre Masuk Kabinet Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com