Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Golkar Incar Kursi Ketua Komisi II, Komisi III, Komisi VII, dan Banggar

Kompas.com - 09/10/2014, 11:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyiapkan komposisi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) itu mengincar kursi ketua di tiga komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, tiga komisi tersebut, yakni Komisi II, Komisi III, dan Komisi VII.

"Golkar ambil ketua Komisi II, Ketua Komisi III, dan Komisi VII serta Banggar," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Komisi II memiliki ruang lingkup Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Mitra komisi tersebut diantaranya, Kementerian Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), KPU, Bawaslu.

Komisi III memiliki ruang lingkup hukum, HAM, dan keamanan. Mitra kerjanya diantaranya Kemenhuk dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komnas HAM, KY, LPSK, BNN, BNPT, PPATK

Komisi VII bergerak di bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup. Mitra kerjanya diantaranya Kementerian ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI, BATAN, SKK Migas, BPH Migas, LAPAN.

Adapun Banggar memiliki tugas membahas anggaran bersama pemerintah diantaranya membahas RUU APBN.

Bambang menjelaskan, dengan adanya dua kubu kekuatan di parlemen, kemungkinan nantinya akan ada dua paket pimpinan komisi. Dua paket itu akan dipilih di tingkat komisi layaknya pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Voting pun kemungkinan akan dilakukan di antara anggota komisi.

"Untuk satu komisi hanya diisi satu ketua, dan tiga wakil," imbuh Bambang.

Berdasarkan kesepakatan KMP, Bambang mendengar bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap mendapat jatah kursi pimpinan di komisi. PPP diberikan posisi Ketua Komisi I dengan nama yang diajukan, yakni Dimyati Natakusuma.

"Awalnya itu kursi untuk PKS, tapi diberikan ke PPP. Tapi lihat kondisi sekarang, tidak tahu akan seperti apa," ucap Bambang menyinggung sikap PPP yang akhirnya beralih ke koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com