Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Mau Paksa-paksa Koalisi Merah Putih dan Demokrat Merapat

Kompas.com - 03/10/2014, 23:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan terus melakukan komunikasi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi merah putih.

Kendati demikian, kata Tjahjo, PDI-P tidak mau bila harus memaksa-maksa partai dari Koalisi Merah Putih untuk bergabung atau mendukung pilihan politik Koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami sudah lobi-lobi, sampai mendukung opsi mereka, kalau tidak mau masa dipaksa sih?" kata Tjahjo di DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014) malam.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baru saja usai memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDI-P. Ini adalah arahan Megawati setelah fraksi ini di DPR tak mendapatkan kursi pimpinan.

Megawati, kata Tjahjo, meminta PDI-P tetap solid. "Membangun komunikasi terus bersama parpol, sesama anggota DPR terus, tapi kan kami tidak bisa memaksakan terus kehendak untuk harus ikut saya," ujar dia.

Kejar pimpinan MPR

Kendati demikian, lanjut Tjahjo, PDI-P akan tetap berusaha mendapatkan pimpinan MPR. Dia mengklaim sudah punya strategi khusus agar tidak kembali gagal seperti dalam pemilihan pimpinan DPR kemarin. "Tapi strategi jangan dibuka sekarang dong. Soal strategi ada nanti, kan bisa kita ikuti." pungkas Tjahjo.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih di DPR mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (F-PKS), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra).

Satu kursi Wakil Ketua DPR diberikan kepada Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, setelah partai itu juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan koalisi ini.

Adapun koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain untuk masuk dalam paket calon pimpinan DPR. Koalisi ini pun gagal mendapatkan kursi pimpinan DPR.

Dalam pemilihan itu sudah lebih dulu disepakati mekanisme pencalonan pimpinan DPR diajukan dalam paket berisi lima nama dari lima fraksi partai di parlemen. Pemilihan MPR mendatang akan dilakukan dengan mekanisme serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com