LSI: Mayoritas Publik Dukung SBY Keluarkan Perppu Pilkada Langsung

Kompas.com - 02/10/2014, 14:52 WIB
Konferensi pers Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menunjukan mayoritas pubik mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Kamis (2/10/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinKonferensi pers Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menunjukan mayoritas pubik mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Kamis (2/10/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com —
Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Hasil survei kami menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung SBY untuk menjadi penyelamat untuk mengubah Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan DPR," ujar peneliti LSI, Fitri Hari, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Kamis (2/10/2014).

Quickpoll melalui telepon itu dilakukan pada 29 September-1 Oktober 2014 dengan melibatkan1.200 responden. Penelitian tersebut menggunakan metode random sampling.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 75,20 persen responden setuju dengan pembuatan perppu tersebut, 19,40 persen responden menyatakan tidak setuju, dan 5,40 persen tidak menjawab.


Berdasarkan jenis kelamin, yang setuju atas perppu tersebut terdiri dari 76,71 persen responden laki-laki dan 73,81 persen responden perempuan. Yang tidak setuju ada 20,86 persen laki-laki dan 18,05 persen perempuan.

Masyarakat perkotaan mayoritas juga mendukung perppu, diwakili oleh 76,75 persen responden. Hanya 18,38 persen yang tidak setuju. Adapun di pedesaan, 69,68 persen responden menyatakan setuju, sedangkan 23,04 persen tidak setuju.

Dukungan terhadap perppu juga ditunjukkan oleh mayoritas responden dari semua kalangan status ekonomi. Sebanyak 72,24 persen responden dengan tingkat kemampuan ekonomi menengah ke bawah setuju dengan perppu. Demikian pula dengan 78,43 persen responden kelas menengah dan 79,17 persen responden dari golongan ekonomi menengah ke atas.

Yang tidak setuju atas perppu itu meliputi 22, 91 persen dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah, 16,51 persen kelas menengah, dan 14,38 persen kalangan ekonomi atas.

Responden tamatan SLTP ke bawah juga mayoritas setuju perppu, yakni 73,67 persen responden, dan 26,03 persen tidak setuju. Sebanyak 78,56 persen lulusan SLTA ke bawah setuju perppu dan hanya 17,20 persen yang menolak. Adapun untuk tamatan D-3, S-1, dan di atasnya, sebanyak 80,02 persen setuju perppu dan 11,35 persen tidak setuju.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X