Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Nilai PPP Belum Saatnya Beroposisi

Kompas.com - 24/09/2014, 10:11 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Hasyim Muzadi menilai PPP belum saatnya beroposisi terhadap pemerintah karena secara internal organisasi masih memerlukan pembenahan.

"PPP masih memerlukan pembenahan internal, penataan rekrutmen dan visi, serta pembentukan negarawan. Hal itu tidak bisa dilakukan sambil menjadi oposisi," kata Hasyim di Jakarta, Selasa (24/9/2014), seperti dikutip Antara.

Oleh karena itu, kata dia, sangat pantas jika elite PPP saat ini mendengarkan nasihat mantan ketua umum partai itu, Hamzah Haz, untuk merapat ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Apa yang dikehendaki Pak Hamzah tentu mengatur positioning PPP sebagai institusi terlepas dari dinamika internal sesaat," kata Hasyim yang aktif di PPP Jawa Timur pada 1973-1987.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu mengingatkan bahwa PPP didirikan pada 1973 oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia dari segala unsur kaum Muslimin dengan tujuan agar agama bisa terserap oleh negara dalam proses demokrasi tanpa menghadapkan agama dengan negara.

"Karena kesadaran bahwa orang Islam di Indonesia bukan hanya di PPP," kata mantan Ketua Umum PBNU itu.

Menurut Hasyim, PPP memiliki peluang untuk menjadi partai besar asal melakukan pembenahan secara terencana.

"Namun, kalau seperti ini terus wallahu alam bishawab (hanya Allah yang benar-benar tahu)," katanya.

Sebelumnya, PPP tidak bisa menjamin apakah akan tetap berada di koalisi Merah Putih atau bergabung dalam koalisi Merah Putih. Pasalnya, saat ini masih terjadi dualisme kepemimpinan di internal. (baca: PPP Juga Tak Jamin Tetap di Koalisi Merah Putih)

Namun, PPP dan PAN menghadiri Rakernas PDI-P di Semarang beberapa waktu lalu. Kedua parpol tersebut diprediksi akan bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang. (baca: Emron Pangkapi Wakili PPP Hadiri Rakernas PDI-P)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi Soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi Soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Nasional
PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

Nasional
Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com