JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan tidak bisa memastikan apakah akan tetap berada di Koalisi Merah Putih atau menyeberang ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, partai berlambang Kabah itu saat ini sedang mengalami masalah internal dualisme kepemimpinan.
"Pasalnya, ada dua pihak yang merasa DPP sah di PPP. Kami nanti akan menyelesaikannya di Mahkamah Partai supaya PPP bisa mengambil sikap politik sebelum pelantikan presiden," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Arwani membantah apabila sikap PPP itu disebabkan oleh dinamika eksternal di luar partai, seperti adanya jatah 16 kursi menteri yang disediakan Jokowi untuk partai politik. Menurut dia, hal ini murni disebabkan masalah internal.
Namun, dia mengatakan, PPP tidak bisa menahan apabila kadernya ditarik menjadi menteri. (Baca: PDI-P Ingin Lukman Hakim Jadi Menteri Agama dalam Pemerintahan Jokowi-JK)
"Jika kader PPP memenuhi syarat, monggo saja," ujarnya.
Menurut Arwani, hingga saat ini, komunikasi antara kader PPP dan kubu Jokowi berjalan baik. Namun, PPP tetap sadar diri lantaran bukan partai pengusung Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu.
"Kita tahu diri, tidak 'GR'. Kita bukan partai pengusung. Jangan-jangan partai pengusung belum tahu dapat apa," ujar dia.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional juga mengaku tidak bisa menjamin tetap berada di Koalisi Merah Putih. PAN dan PPP sebelumnya menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang. (Baca: PAN Tak Jamin Tetap Berada di Koalisi Merah Putih)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.