Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Juga Tak Jamin Tetap di Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 23/09/2014, 12:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Persatuan Pembangunan tidak bisa memastikan apakah akan tetap berada di Koalisi Merah Putih atau menyeberang ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, partai berlambang Kabah itu saat ini sedang mengalami masalah internal dualisme kepemimpinan.

"Pasalnya, ada dua pihak yang merasa DPP sah di PPP. Kami nanti akan menyelesaikannya di Mahkamah Partai supaya PPP bisa mengambil sikap politik sebelum pelantikan presiden," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Arwani membantah apabila sikap PPP itu disebabkan oleh dinamika eksternal di luar partai, seperti adanya jatah 16 kursi menteri yang disediakan Jokowi untuk partai politik. Menurut dia, hal ini murni disebabkan masalah internal.

Namun, dia mengatakan, PPP tidak bisa menahan apabila kadernya ditarik menjadi menteri. (Baca: PDI-P Ingin Lukman Hakim Jadi Menteri Agama dalam Pemerintahan Jokowi-JK)

"Jika kader PPP memenuhi syarat, monggo saja," ujarnya.

Menurut Arwani, hingga saat ini, komunikasi antara kader PPP dan kubu Jokowi berjalan baik. Namun, PPP tetap sadar diri lantaran bukan partai pengusung Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu.

"Kita tahu diri, tidak 'GR'. Kita bukan partai pengusung. Jangan-jangan partai pengusung belum tahu dapat apa," ujar dia.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional juga mengaku tidak bisa menjamin tetap berada di Koalisi Merah Putih. PAN dan PPP sebelumnya menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang. (Baca: PAN Tak Jamin Tetap Berada di Koalisi Merah Putih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com