Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Berharap RUU Pilkada Tak Perlu Ada "Voting"

Kompas.com - 22/09/2014, 18:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, berharap sidang paripurna yang akan membahas RUU Pilkada pada 25 September 2014 mendatang tak berujung voting. Ia berharap ada solusi terbaik yang dapat dihasilkan parlemen untuk mengatasi persoalan ini.

"Saya usahakan paripurna saya pimpin. Usahakan jangan voting, tapi cari solusi agar bisa ketemu jalan keluar," kata Priyo di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2014).

Priyo menuturkan, baik kubu pendukung pilkada langsung maupun pendukung pilkada tak langsung memiliki argumentasi masing-masing mengapa hal itu harus dilakukan. Priyo mengatakan, pilkada langsung memiliki banyak ekses negatif, seperti banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi maupun konflik pasca-pilkada. Namun, ia tak menampik pilkada langsung juga banyak menghasilkan kepala daerah yang berkompeten.

"Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang memilih langsung atau tidak langsung pun argumentasinya kuat," katanya.

Sementara itu, Priyo menghargai sikap Partai Demokrat yang mendukung pelaksanaan pilkada langsung. Hanya, kata dia, Golkar hingga kini masih mendukung agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, sikap Golkar yang mendukung pelaksanaan pilkada tak langsung merupakan aspirasi dari bawah.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa ada peran akademisi di universitas dalam usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Bahkan, di dalam disertasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun menyebutkan banyak hal negatif dalam pelaksanaan pilkada langsung yang telah berjalan selama sepuluh tahun terakhir ini.

"Orang-orang kampus pun terbelah. Kalau mau fair kajian awal pemilihan tidak langsung itu juga dari kalangan akademisi. Kalau sekarang Mendagri berbalik, ya saya tidak mau bertanya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com