Megawati Heran Langkah Koalisi Merah Putih Tolak Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah kembali seperti Orde Baru, yakni lewat DPRD, dalam pembahasan RUU Pilkada. Menurut Megawati, pemilu langsung adalah salah satu penanda penting yang membedakan Orde Baru dengan era reformasi.

"Sungguh saya merasa heran ketika semangat reformasi itu kini coba diputarbalikkan kembali, termasuk oleh mereka yang menandatangani amandemen konsitusi itu sendiri," kata Megawati saat membuka Rakernas IV PDI-P di Semarang, Jumat (19/9/2014).

Hadir dalam acara itu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, para pemimpin parpol koalisi, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.

Hadir pula dua parpol yang kini tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Plt Ketum PPP Emron Pangkapi, Waketum PAN Dradjad Wibowo, dan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edi.

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung ketika dirinya masih menjabat presiden. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, dia mendapat penugasan untuk pertama kalinya menyelenggarakan pilpres secara langsung. Setelah itu, pilkada juga digelar secara langsung.

"Gagasan pemilu langsung tersebut sekaligus sebagai antitesis atas kepemimpinan Orde Baru yang cenderung represif dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilu sebagaimana kita kenal saat itu. Maka, pemilu secara langsung pun menjadi arus demokratisasi yang sangat kuat, yang mengembalikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat," kata Megawati.

Terkait hasil evaluasi terhadap pilkada langsung, Megawati melihat ada kemajuan dalam proses demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi dianggapnya berjalan pada rel yang tepat. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Namun, di sisi lain, Megawati mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pilkada langsung, khususnya berkaitan dengan regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi "belanja pemilu" yang bersumber dari APBN atau APBD bagi incumbent, dan bermacam bentuk kecurangan pemilu.

"Kita sadar sepenuhnya bahwa berbagai penyempurnaan tetap masih diperlukan. Namun, ini merupakan hal yang sifatnya teknis. Persoalan teknis ini janganlah mengalahkan esensi dari kedaulatan rakyat itu sendiri," ucap Megawati.

Megawati meyakini pilkada lewat DPRD tidak akan mendapatkan legitimasi rakyat lantaran merupakan gerak mundur. Upaya tersebut, kata dia, mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke dalam sekelompok elite yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan.

"Atas substansi pokok dari semangat reformasi di atas, PDI Perjuangan berketetapan untuk menjaga spirit dari reformasi itu sendiri. Akan sangat besar konsekuensinya jika gerak mundur tersebut dianalogikan untuk agenda reformasi lainnya, pemilihan presiden oleh segelintir oligarki. Ingatlah, bahwa konstitusi kita masih UUD 1945, sebuah pembuktian bahwa pemilu langsung adalah benar-benar kehendak rakyat," pungkas Megawati.