Pimpinan KPK: Seharusnya Jaksa Tuntut Anas Maksimal

Kompas.com - 05/09/2014, 14:54 WIB
anas urbaningrum ketika diperiksa sebagai terdakwa di pengadilan tipikor icha rastika/kompas.comanas urbaningrum ketika diperiksa sebagai terdakwa di pengadilan tipikor
Penulis Icha Rastika
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum seharusnya bisa dituntut maksimal.

Kendati demikian, menurut dia, pimpinan KPK belum mengambil keputusan mengenai seberapa berat tuntutan untuk terdakwa kasus dugaan korupsi Hambalang tersebut. Bambang mengatakan, pimpinan KPK masih menunggu usulan mengenai kadar tuntutan Anas dari tim jaksa KPK yang menangani perkara Anas.

"Seharusnya, JPU (jaksa penuntut umum) akan memberikan tuntutan maksimal. Kita lihat nanti pertimbangan JPU karena yang melihat seluruh proses kan JPU," kata Bambang di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Bambang mengatakan, tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Anas jika merujuk pada fakta persidangan selama ini. KPK justru menemukan indikasi bahwa mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu berupaya memengaruhi saksi-saksi.

Dia juga mengatakan bahwa KPK mempertimbangkan perilaku seorang terdakwa dalam menentukan tuntutan. "Melihat performance dari terdakwa, kooperatif atau tidak, menyembunyikan sesuatu atau tidak, atau berbohong sekalian," ujar Bambang.

Selain itu, menurut Bambang, KPK mengukur apakah perbuatan korupsi yang didakwakan kepada terdakwa itu berpengaruh luas terhadap kepercayaan masyarakat atau tidak. Bambang mencontohkan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Tim jaksa KPK menuntut Akil dihukum seumur hidup karena menilai perbuatan mantan politikus Partai Golkar itu merusak kepercayaan masyarakat terhadap MK dan proses demokrasi. Anas didakwa menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Dalam dakwaan, Anas disebut telah mengeluarkan dana senilai Rp 116, 525 miliar dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat untuk keperluan pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat itu.

Uang itu berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan proyek lain yang dibiayai APBN yang didapat dari Permai Group.

Selain korupsi, Anas didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

Nasional
UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X