Ini Alasan Demokrat Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, Demokrat sepakat jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya, selain hal itu akan menghemat biaya, kepala daerah yang dipilih sepaket dipandang sering tak sejalan.

"Partai Demokrat mendukung pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD sebagai representasi dari suara masyarakat. DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," ujar Khatibul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/9/2014).

Sikap Demokrat itu berubah. Catatan Kompas, pada Mei 2014, Demokrat berpendapat pemilihan gubernur dilakukan secara langsung dan pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD.

Khatibul mengutip UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi, "Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Karena itu, kata dia, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa pilkada harus dilaksanakan secara langsung, tetapi dipilih secara demokratis.

"Dengan begitu, baik langsung maupun tidak langsung merupakan persoalan teknis yang sama sekali tidak mengurangi makna dari demokratis itu sendiri," kata dia.

Secara teknis, Fraksi Demokrat mengusulkan bahwa dalam penentuan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, kepala daerah terpilih mengajukan tiga orang nama sebagai calon wakilnya yang dipilih dari PNS atau non-PNS. Tiga calon tersebut kemudian diajukan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk ditetapkan salah satunya.

Dalam praktik penyelenggaraan pilkada langsung selama ini, kata dia, hampir tidak ada pilkada yang tidak melahirkan masalah, mulai dari ketegangan sosial, kerusuhan, sampai berujung di Mahkamah Konstitusi.

Hampir semua tahapan melahirkan ketegangan dan kerawanan, baik sosial maupun politik. Belum lagi, kata dia, praktik politik uang yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat.

Dari segi biaya, lanjut Khatibul, begitu besar beban yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pilkada, baik untuk penyelenggara KPU, Bawaslu atau Panwaslu, biaya pengamanan, maupun biaya yang dikeluarkan para calon.

Dalam perjalanan calon terpilih dalam pilkada langsung, Fraksi Partai Demokrat menilai, sering kali ketika menjabat, banyak terjadi ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, dan wali kota dengan wakil wali kota.

"Kedua-duanya sama-sama merasa dipilih secara langsung, di saat yang sama, afiliasi partai berbeda," imbuh dia.

Karena itu, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota tidak dipilih dalam satu paket dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menghindari ketidakharmonisan dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Ketidakharmonisan dalam penyelengaraan pemerintahan hanya akan menyengsarakan masyarakat. Wewenang gubernur, bupati, dan wali kota terpilih untuk menentukan wakilnya, akan menjadi fondasi bagi kepemimpinan kuat dan stabil," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Panja RUU Pilkada, Abdul Malik Haramain, mempertanyakan sikap mayoritas parpol Koalisi Merah Putih yang berubah sikap soal pilkada setelah selesainya Pilpres 2014. (baca: Mayoritas Koalisi Merah Putih Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD)

RUU Pilkada saat ini masih dalam pembahasan di Panja. Awal September ini, Panja melaksanakan rapat konsinyering dengan pemerintah. Rapat ini belum menghasilkan keputusan final.