Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Daftar 44 Kandidat Anggota Kabinet Jokowi-JK Hasil "Polling"

Kompas.com - 04/09/2014, 12:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Polling kandidat anggota kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dibuka di situs www.kabinetrakyat.org telah selesai. Sebanyak 42 calon anggota kabinet dijaring dalam pemilihan tersebut.

"Kami diterima Pak Jokowi pukul 08.30 WIB pagi tadi. Kami sudah sodorkan nama-nama ini ke beliau," ujar M Rahman, koordinator admin situs www.kabinetrakyat.org, seusai bertemu Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Berikut daftar 42 kandidat calon anggota kabinet dengan keterpilihan tertinggi:

1. Menteri Pendidikan Nasional: Anies Baswedan dengan 3.032 pemilih.

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Poltak Sitanggang dengan 2.753 pemilih.

3. Menteri Perindustrian: Dahlan Iskan dengan 2.604 pemilih.

4. Jaksa Agung: Abraham Samad dengan 2.559 pemilih.

5. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait 2.534 pemilih.

6. Menteri Kesehatan: Ribka Tjibtaning 2.379 pemilih.

7. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Erwin Usman dengan 2.369 pemilih.

8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Najwa Shihab dengan 2.346 pemilih.

9. Menteri Luar Negeri: Hikmahanto Juwana dengan 2.195 pemilih.

10. Kepala BNP2TKI: Anis Hidayah dengan 2.155 dengan pemilih.

11. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa dengan 2.127 pemilih.

12. Menteri Agama: Komarudin Hidayat dengan 2.111 pemilih.

13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Diah Pitaloka dengan 2.109 pemilih.

14. Menteri Perumahan Rakyat: Mohammad Jehansyah Siregar dengan 2.102 pemilih.

15. Menteri Dalam Negeri: Basuki Tjahaja Purnama dengan 2.091 pemilih.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com