Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Munas Golkar 2015, Kader Harus Patuh

Kompas.com - 25/08/2014, 16:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bahwa Musyawarah Nasional IX Partai Golkar baru akan digelar pada 2015. Ia meminta keputusan itu dipatuhi oleh semua pengurus dan kader partainya.

Aburizal menjelaskan, penyelenggaraan munas pada 2015 merupakan rekomendasi dari Munas VIII yang digelar di Pekanbaru pada 2009 lalu. Keputusan itu kemudian dipertegas dengan adanya kesepakatan dari Ketua DPD I Partai Golkar dari 30 provinsi.

"Dalam suatu organisasi, setiap keputusan organisasi harus dijalankan oleh semua anggotanya. Kalau sudah diputuskan, enggak boleh ada yang enggak loyal," kata Aburizal seusai bertemu dengan 30 Ketua DPD I Golkar, di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).

Selain itu, Aburizal juga memberi peringatan perihal suara lain dari internal partainya mengenai munas adalah tidak sah. Alasannya ialah karena usulan penyelenggaraan munas pada 2014 tak mendapat dukungan minimal dari dua pertiga pengurus DPD I Golkar.

"Jumlah suaranya kan 33 provinsi, ditambah sekitar 540 kabupaten/kota. Jadi, kalau suaranya cuma satu atau dua, itu enggak ada artinya," ucap Aburizal.

Diberitakan sebelumnya, Aburizal menerima kedatangan Ketua DPD I Partai Golkar dari 30 provinsi. Hanya ada tiga Ketua DPD I Golkar yang tak hadir dengan berbagai alasan, yakni DPD Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Dalam pertemuan itu disepakati Golkar berada di luar pemerintahan dan akan menggelar musyawarah nasional pada 2015.

Perdebatan mengenai penyelenggaraan Munas IX menjadikan internal Golkar memanas. Menurut kubu Aburizal, Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru pada 2009 lalu. Namun, kubu penentangnya bersikeras bahwa munas harus digelar Oktober 2014 sesuai dengan AD/ART Partai Golkar bahwa munas digelar setiap lima tahun sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com