Jadi Mitra Kritis, PPP Akan Bantu Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan berjanji akan membantu Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menjalankan pemerintahannya lima tahun kedepan. Keputusan tersebut diambil karena pasangan nomor urut 2 itu secara sah dan konstitusional menjadi presiden dan wakil presiden terpilih setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Pasca putusan MK, PPP berniat membantu pemerintah baru menyejahterakan rakyat dengan secara utuh dan solid mendudukkan diri sebagai mitra yang kritis-konstruktif di parlemen," kata Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy melalui siaran pers, Jumat (22/8/2014) sore.

Selama kebijakan yang diambil pemerintah baik, menurut dia, tidak ada alasan bagi PPP untuk tidak ikut mendukung. Namun dia mengatakan, PPP belum akan membahas posisi koalisi, apakah berada di dalam atau diluar pemerintahan.

"Di dalam dan diluar pemerintahan bagi PPP belum menjadi isu ke depan," ucap pria yang akrab disapa Romy itu.

"Marilah kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Pertarungan kita ke depan, kepada bangsa dan negara lain yang terus menginginkan Indonesia menjadi penghasil barang mentah, bukan kepada sesama anak bangsa sendiri," tambahnya.

Sebelumnya, Koalisi Merah putih memastikan akan berada di luar pemerintahan dan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK. Dalam pernyataan pers posisi koalisi tersebut, hadir Romahurmuziy.

Baca juga : Koalisi Merah Putih Putuskan Berada di Luar Pemerintahan