Putusan Sidang MK, Polri Imbau Masyarakat Pantau di Rumah Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Ronny Sompie mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan menyaksikan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden secara langsung di Gedung Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan, masyarakat dapat menyaksikan sidang melalui tayangan langsung di beberapa stasiun televisi.

Hal tersebut, imbuh Ronny, untuk mengantisipasi membeludaknya massa di sekitar Gedung MK yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu terprovokasi hadir di MK karena media TV juga sudah menayangkan sidang secara terbuka," ujar Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Ronny mengatakan, dalam membangun keamanan dan ketertiban nasional, Polri memerlukan peran serta media dan masyarakat agar masyarakat lainnya tidak resah menghadapi isu-isu yang tidak menyenangkan menjelang sidang putusan PHPU. Ia menjamin jalannya sidang akan berlangsung kondusif karena Polri telah menerapkan pengamanan Siaga I di Jakarta dan sekitarnya.

"Polri siap dan siaga siapkan pasukan pengamanan di MK dalam menyampaikan hasil putusan sidang," ujarnya.

Ronny menambahkan, Polri telah berpengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya untuk mengantisipasi massa yang berunjuk rasa. Ia mengatakan, Polri akan menerapkan penindakan bertingkat sesuai kondisi keamanan yang terjadi.

"Untuk kasus-kasus anarkis yang sudah tidak bisa dikendalikan, pakai senjata api untuk mengingatkan (tembakan peringatan). Polri meminta untuk mundur," kata Ronny.

Polri menetapkan status pengamanan Siaga I sejak 19 Agustus 2014 yang diperkirakan akan diterapkan hingga 22 Agustus 2014. Dalam Siaga I, Polri dibantu oleh 10 Polda, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur, sebanyak 20 satuan setingkat kompi atau 2.000 personel.

Sebagai informasi, MK akan memutuskan hasil PHPU yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada 21 Agustus 2014. Tim Prabowo-Hatta mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif hampir di semua provinsi saat pilpres lalu. Selama proses persidangan, kubu Prabowo-Hatta terus mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di depan gedung MK.