Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max Sopacua: Tak Mungkin Demokrat Dukung Jokowi-JK

Kompas.com - 20/08/2014, 10:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan merapat dan mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla jika pasangan itu tetap dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih nantinya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Tidak mungkin kami ke Jokowi-JK. Jokowi hanya berharap mendapat dukungan dan kekuatan di parlemen," kata Max di Jakarta, Selasa (19/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Dia menegaskan, rapat internal DPP Demokrat pada Selasa sore tidak membahas dan merespons sama sekali pernyataan Jokowi yang dinilainya meminta dukungan di parlemen. (baca: Jokowi: Demokrat dan PAN Kemungkinan Merapat)

Menurut dia, tidak inginnya Demokrat mendukung pasangan Jokowi-JK ialah karena Jokowi berada di bawah kontrol PDI Perjuangan, partai yang selama ini selalu berbeda pandangan dengan Demokrat.

"Jokowi di bawah kontrol PDI-P. Selama ini, hubungan Demokrat dan PDI-P bagaimana? Banyak berbeda," kata Max.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin menyambut baik wacana merapatnya Demokrat ke koalisi Jokowi-JK. Menurut dia, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat untuk membantu pemerintahan selanjutnya adalah tanda semakin dekatnya hubungan Jokowi dengan Demokrat. (baca: Amir Syamsuddin Sambut Baik jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-JK)

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan (109 kursi DPR), Partai Nasdem (35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi DPR), dan Partai Hanura (16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 207 kursi DPR.

Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra (73 kursi DPR), Partai Golkar (91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi DPR), dan Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.

Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. MK akan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2014 yang diajukan Prabowo-Hatta pada Kamis (21/8/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com