Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Jokowi-JK Tuding Gubernur Papua Barat Sebarkan Isu Papua Merdeka

Kompas.com - 14/08/2014, 15:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Saksi mandat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam rekapitulasi di Provinsi Papua Barat, Jimmy Demianus Iji, menuding Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi sudah menyebarkan isu Papua Merdeka di wilayah tersebut. Jimmy menganggap isu tersebut disebarluaskan sebagai kampanye hitam untuk Jokowi-JK karena Abraham adalah Ketua DPD Gerindra serta Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di provinsi tersebut.

"Saya ingin menjelaskan, dalil pemohon kaitannya dengan isu Papua Merdeka. Di situ dikatakan bahwa timses nomor 2 menyebarkan isu Papua Merdeka dan itu menyebabkan pasangan nomor 2 menjadi pemenang. Padahal, itu Gubernur Papua Barat yang juga Ketua DPD Gerindra dan Ketua Tim Pemenangan yang menyebarkan," kata Jimmy dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Jimmy mengatakan, penyebaran isu Papua Merdeka oleh Abraham merupakan sesuatu yang sudah diketahui mayoritas masyarakat karena dimuat oleh berbagai media lokal. "Itu kaitannya dengan isu agama. Kami menyatakan penyesalan. Kerukunan kami sangat baik dan tidak pernah dibawa isu seperti ini. Kami mohon tim pasangan nomor 1 belajar sejarah dengan baik," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva meminta agar keterangan tersebut disudahi. "Okelah, cukup ya, saya sudah pernah ke sana, memang tidak ada apa-apa," ujarnya.

Sebelumnya, Filep Wamafma, anggota KPU Papua Barat, keberatan terhadap berkas permohonan pemohon halaman 186 huruf e. Tulisan dalam berkas permohonan tersebut telah menjadi isu hangat belakangan ini di daerahnya.

Setelah dicek, pokok yang dimaksud adalah uraian masalah yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kompas mengutipnya secara lengkap:

"Bahwa di daerah pemilihan mayoritas warga Papua 'nasrani' dan disebut basis 'Papua Merdeka' maka pasangan no 2 mendapat suara mayoritas. Hal ini disebabkan oleh isu 'lebih mudah merdeka' atau 'dialog' kalau pasangan no 2 yang menang. Sedangkan di beberapa kampung muslim dan daerah perkotaan yang penduduknya lebih heterogen diperoleh kecenderungan ke pasangan no 1."

Menurut Filep, apa yang ditulis di dalam berkas gugatan Prabowo-Hatta itu dalam satu pekan terakhir menjadi perbincangan hangat di antara warga. Tokoh agama, tokoh adat, dan elite partai politik sudah membahas hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Nasional
Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Nasional
Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Nasional
Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Mana Pun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Mana Pun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com