KPU Sulsel Keberatan Dituduh Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Kompas.com - 14/08/2014, 07:12 WIB
Suasana sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 di Mahkamah Konsistusi, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Agenda sidang adalah pemeriksaan perkara, di mana Prabowo-Hatta sebagai pemohon harus membacakan ringkasan perkaranya di depan sembilan hakim MK. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESSuasana sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 di Mahkamah Konsistusi, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Agenda sidang adalah pemeriksaan perkara, di mana Prabowo-Hatta sebagai pemohon harus membacakan ringkasan perkaranya di depan sembilan hakim MK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Misnah menyatakan keberatan jika penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan dituduh melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jika ada pihak yang menuduh KPU Sulsel melakukan kecurangan, ia siap adu bukti.

"Kami sangat berkeberatan jika kami dituduh melakukan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistemik. Bisa dibuktikan dengan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu yang kami telah munculkan kepada publik," ujar Misnah, dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pesiden dan Wakil Presiden, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014) malam.

Dalam kesaksiannya, Misnah memberikan penjelasan terhadap tuduhan yang disampaikan oleh pihak pemohon yakni kubu Prabowo-Hatta. Misalnya, Misnah mengakui memang ada pembukaan kotak suara sebelum tanggal 9 Agustus 2014. Namun, dia menjelaskan bahwa pada saat pembukaan kotak suara tersebut, disaksikan oleh perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan juga aparat kepolisian.

Ketika hakim Arief Hidayat menanyakan apakah ada saksi dari kedua pasangan calon saat proses pembukaan kotak suara tersebut, Misnah mengatakan pihaknya sudah menghubungi saksi, namun saksi tetap tidak hadir.

"Saksi sudah dihubungi oleh sekertariat tapi tidak hadir," ujar Misnah.

Kemudian, Misnah juga memberi penjelasan terkait kehadiran Ketua Bawaslu RI Muhammad, pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi. Menurut Misnah, KPU Sulawesi Selatan tidak mengetahui keberadaan Muhammad di lokasi rekapitulasi. Ketika mengetahui kehadiran Muhammad, pihaknya berinisiatif untuk memberikan kesempatan kepada Muhammad untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran.

"Tidak ada yang menggiring pada suatu yang tidak normatif. Semuanya disampaikan pada yang normatif-normatif saja," ucap Misnah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X