Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Pecat Kader yang Bertentangan dengan Aburizal Bakrie

Kompas.com - 10/08/2014, 11:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar memberi respons keras terhadap kader internal yang menyuarakan digelarnya musyawarah nasional Golkar pada 2014. Respons keras itu berujung pada pemecatan beberapa pengurus pusat partai tersebut.

Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang menuturkan, baru-baru ini Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memecat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. (Baca: Agung Laksono Dipecat dari Posisi Waketum Golkar)

Selain Agung, pemecatan juga diberikan pada Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra J Piliang, Ketua Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan sejumlah pengurus Golkar lainnya.

"Saya dengar ada sekitar delapan yang dicopot sebagai pengurus," kata Zainal, saat dihubungi, Minggu (10/8/2014).

Zainal menjelaskan, informasi pemecatan itu telah ia konfirmasi ke Agung Laksono. Meski begitu, kepada Zainal, Agung mengaku belum menerima surat resmi karena tengah menjalankan tugas sebagai Menkokesra di luar kota.

Sementara untuk pemecatan Yorrys, Zainal menyatakan anggota Komisi I DPR itu juga secara otomatis dicopot sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Pasalnya, AMPG tak memiliki AD-ART dan merupakan organisasi yang melekat pada Partai Golkar.

Dikonfirmasi terpisah, Indra J Piliang mengaku telah mendengar kabar pemecatan dirinya. Kabar tersebut ia peroleh dari beberapa pengurus Golkar yang ditemuinya di acara pernikahan anak dari politisi Golkar Nudirman Munir, di Jakarta, Sabtu (10/8/2014).

"Ada beberapa pengurus yang bilang ke saya soal pencopotan itu. Tapi saya enggak tahu kronologisnya gimana dan dipecat sebagai apa. Sebagai pengurus atau sebagai kader," ujarnya.

Untuk diketahui, konflik yang terjadi di internal Golkar terus memanas. Pemicu konflik itu adalah karena banyaknya politisi Golkar yang kecewa dengan keputusan politik Aburizal setelah gagal menang di pemilu legislatif, dan secara sepihak melakukan manuver politik.

Beberapa politisi Golkar yang menentang Aburizal, diancam sanksi pemecatan karena dianggap tak patuh pada keputusan partai.

Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari pengurus Golkar. Saat coba dihubungi, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham belum memberikan respons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com