Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sisi Lain Istana: Belajar dari Kegaduhan

Kompas.com - 05/08/2014, 15:11 WIB


KOMPAS.com - SAAT Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana pada 11 Maret 1966, Komandan Resimen Tjakrabirawa Brigjen Sabur memberikan secarik kertas. Ajudan senior presiden yang khawatir nasib Soekarno itu memberitahukan adanya pasukan tak dikenal di depan Istana.

Situasi politik pasca peristiwa 30 September 1965, yang terus bergejolak, hingga gelombang aksi mahasiswa dan pelajar yang menuntut pembubaran PKI, reshuffle kabinet, dan penurunan harga itu membuat Presiden goyah. Soekarno yang digambarkan agak panik dalam buku sejarah kemudian tergesa-gesa menutup sidang dan meninggalkan Istana.

Kepergian Soekarno ke Istana Bogor disusul tiga jenderal, yakni Amir Machmud, M Jusuf, dan Basuki Rahmat, yang selanjutnya mendapat surat perintah Presiden yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret. Itulah penanda masa transisi Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat.

Masa transisi, yang waktu itu acap disebut peralihan dari situasi chaos ke masa tertib dan bersih dari penyelewengan, tak pelak sarat dengan kegaduhan dan gonjang-ganjing politik. Hingga akhirnya, Soeharto berkuasa setelah dilantik pejabat presiden pada 12 Maret 1967 hingga berhenti 20 Mei 1998.

Presiden BJ Habibie yang ditunjuk Presiden Soeharto menggantikan boleh dibilang tak dapat berbuat banyak. Masa pemerintahan yang cuma setahun sejak 21 Mei 1998, meskipun kondisi perekonomian pasca krisis tahun 1997 dinilai cenderung membaik, kepemimpinan Habibie dikritik habis. Apalagi setelah menggelar jajak pendapat hingga lepasnya Timor Timur jadi negara merdeka, Habibie pun ”digusur”. Pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 20 Oktober 1999.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih lewat voting dalam Sidang Umum MPR dan dilantik menjadi presiden ke-3 RI saat itu, setelah mengalahkan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri—pemenang Pemilu 1999—hanya bertahan kurang dua tahun. Gus Dur juga dicopot, dan digantikan wapresnya, Megawati Soekarnoputri.

Saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 yang pertama kali digelar secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) unggul dan dilantik menjadi presiden dan wapres ke-6 RI. Meskipun banyak dipuji menggelar pilpres secara demokratis, Megawati ogah memberikan ucapan selamat dan menghadiri pelantikan SBY-JK di MPR. Begitu juga setelah kalah pada Pilpres 2009, Megawati masih ”diam”.

Namun, dari proses peralihan pemerintahan sebelumnya, SBY, kini, ingin membuat tradisi politik baru yang jauh dari kegaduhan politik dengan aktif berkomunikasi dengan presiden terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi nanti. (suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com