Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengikut ISIS di Indonesia Diyakini Tak Mau dan Tak Berani Berontak terhadap Pemerintah

Kompas.com - 05/08/2014, 12:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat terorisme, Al-Chaidar, yakin bahwa pendukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia tidak akan menyerang pemerintah. Menurut dia, para pengikut ISIS di Indonesia bergabung ke organisasi pimpinan Abu Umar Al-Baghdadi tersebut karena memiliki semangat jihad besar, tetapi tidak berani berjihad di Indonesia.

Menurut Chaidar, pengikut ISIS di Indonesia mengakui dan berusaha menjaga negara tempat mereka tinggal. Para pengikut ini tidak akan melakukan pemberontakan di negeri tempat mereka tinggal.

"Mereka tidak akan melakukan itu (pemberontakan terhadap negara) karena akan dianggap melanggar syariat. Beda dengan teroris yang menganggap negara sebagai tagut sehingga akan berjuang habis-habisan meruntuhkan pemerintahan yang ada," kata Chaidar, Selasa (5/8/2014).

Chaidar juga menampik potensi pemberontakan ISIS di Indonesia seperti yang terjadi di Irak dan Suriah. Menurut dia, pemberontakan seperti itu hanya akan terjadi di negara-negara yang tengah dilanda konflik, yang memiliki kondisi bahwa aparat keamanan negara itu tidak melakukan perlindungan terhadap warga negaranya.

"Untuk daerah konflik, mereka punya alasan untuk exist. Kalau negara aman-aman saja, mereka tidak akan berani serang, seperti di Malaysia. Sehebat apa pun, kalau negaranya kuat, mereka tidak akan berani," katanya.

Kelompok ISIS mulai menyebarkan pengaruhnya ke Indonesia melalui sebuah video yang diunggah ke YouTube. Dalam video itu, terdapat seorang berbahasa Indonesia mengajak masyarakat Indonesia bergabung dengan ISIS.

BNPT sudah mengingatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS, mereka terancam hukuman pidana lantaran ISIS sudah diyakini masyarakat internasional sebagai teroris. Selain itu, WNI bisa dicabut kewarganegaraannya jika menyatakan diri bergabung ke organisasi yang menghalalkan cara kekerasan hingga pembunuhan untuk mendirikan kekhalifahan Islam itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com